Kemunculan pemerintahan otoriter perlu dicegah. Sebab pemerintahan bersifat otoriter berbahaya.
BPK
Temuan BPK Soal Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD Kabupaten Madiun, Pakar: Korupsi Dimulai dari Kebijakan
Dugaan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Madiun Tahun anggaran 2021 sebesar Rp 2,2 milliar secara yuridis normatif bukan perbuatan melawan hukum. Hal ini sudah ada payung hukum yakni Peraturan Bupati (Perbup) No. 30 tahun 2021 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Korupsi Mamin Fiktif di BKPP, Praktisi Hukum: Penilaian BPK ke Pemkab Banyuwangi Patut Dipertanyakan
Dugaan tindak pidana korupsi makan minum (Mamin) fiktif di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan tahun anggaran 2021 menyeret nama Kepala Badan, NH, jadi tersangka.
BPK Sebut Pemberian Honorarium di Diskopindag Kota Malang Senilai Rp 229 Juta Tak Sesuai Aturan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyebut pemberian honorarium penanggungjawab pengelola keuangan di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, pada tahun anggaran 2021 ada kelebihan sebesar Rp 229.928.987,20.
DPR Laporkan Kejanggalan Penanganan Wabah PMK ke BPK
Ketua komisi IV DPR RI, Sudin mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) bersikap jujur dalam upaya menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak.
LHKPN Meningkat, KPK dan BPK Didesak Periksa Harta Suharso Monoarfa
Penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa kekayaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa yang meningkat dalam catatan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Jangan Sampai Ada KKN, BPK Hingga KPK Harus Usut Tuntas Proyek Kereta Cepat
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut tuntas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) karena mengalami pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia.
Investasi Telkomsel ke GoTo Diduga Tidak Wajar, Komisi XI DPR Minta BPK-KPK Turun Tangan
Diduga ada ketidakwajaran proses dan penilaian pada investasi pembelian saham BUMN PT Telkomsel ke PT GoTo (Gojek Tokopedia) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberasantan Korupsi (KPK) diminta turun tangan mendalami hal tersebut.
Pertemuan KPK-ICW Bahas Upaya Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersepakat bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan di segala lini.
Kesebelas Kalinya, Jatim Raih Opini WTP dari BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2021
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur Kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu: Bongkar Mafia Auditor BUMN di BPK!
Dugaan adanya mafia auditor di tubuh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak bisa didiamkan. Apalagi, dugaan kongkalikong oknum BPK kian nyaring setelah Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok koar-koar di media sosial YouTube.
BPK Didesak Audit Pengadaan Pesawat Garuda Indonesia
Transaksi pengadaan pesawat dan mesin pesawat yang selama ini dilakukan Garuda Indonesia diminta segera diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BPK Didesak Audit Ulang Dana Realisasi Wajib PCR
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) didesak melakukan audit ulang realisasi peraturan wajib tes PCR yang berdampak belanja masyarakat senilai Rp 23 triliun.
Pemerintah Harus Libatkan KPK dan BPK untuk Tangani Kereta Cepat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus dilibatkan untuk melakukan audit atas pelaksanaan megaproyek kereta cepat Jakarta Bandung.
Pemilihan Anggota BPK Dinilai Cacat Hukum, Yusril Layangkan Surat Keberatan ke Puan
Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra melayangkan keberatan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani atas pemilihan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dinilai cacat hukum.