BPK

Keputusan DPR RI mengesahkan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menjadi polemik. Tidak sedikit yang memandang, keputusan itu bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan aspirasi masyarakat.

Komisi XI DPR RI meloloskan Nyoman Adnyana dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menuai polemik. Sebab Nyoman dinyatakan tidak layak secara konstitusi namun diloloskan parlemen.

Bantuan sosial (Bansos) terdampak Covid-19 bagi masyarakat Kabupaten Malang pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Dinas Sosial (Dinsos) Pemerintah Kabupaten Malang, yang merupakan program JPS dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Lembaga Kajian Strategi dan Pembangunan Pemerintah (L-KSP), menyayangkan penetapan Nyoman Adhi Suryadnyana sebagai calon anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh DPR.

Koalisi Mahasiswa Indonesia (KMI) melaporkan Komisi XI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas dugaan pelanggaran Undang-undang dan etika saat melakukan proses seleksi calon anggota BPK.  

Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah memperhatikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengelola pembiayaan APBN melalui hutang.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan pihaknya tengah melakukan pengusutan atas dugaan menghalangi penyidikan kasus korupsi PT Jiwasraya yang dilakukan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti terkait temuan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2020.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020. Adapun Opini WTP yang diterima Pemprov Jatim ini merupakan kesepuluh kalinya.

Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Direktur Penyidikan Jampidsus Febrie Ardiansyah menilai dugaan pencucian uang dana korupsi PT Asabri dalam bentuk bitcoin. Terkait hal ini, pihak kejaksaan dinilai telah disusupi opini pribadi sehingga tidak lagi objektif. 

Penyitaan aset lahan dan bangunan di Pontianak oleh penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri, dinilai salah sasaran. 

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) yang juga merupakan Presidium Aliansi Gerakan Bersama Usut Korupsi (GEBUK), Mirah Sumirat mendesak Pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam mengusut tuntas berbagai dugaan kasus mega korupsi yang terjadi di Indonesia.

Jumlah aset para tersangka kasus korupsi PT Asabri yang telah disita masih belum bisa menutupi kerugian negara yang ditaksir sebesar Rp 23,71 triliun. Bahkan jumlahnya belum mencapai separuhnya alias 50 persen. 

Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung mulai tahapan baru proses penyidikan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).