DPR

Anggota Fraksi PKB DPR RI Syaiful Huda menyambut positif wacana kampanye boleh dilakukan di lingkungan perguruan tinggi atau kampus.

Perlindungan anak merupakan bagian dari amanah konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Insiden baku tembak antar anggota polisi di kediaman dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo terus menuai sorotan luas. Salah satunya dari kalangan anggota DPR.

Merespons permintaan KPU yang ingin Perppu Pemilu 2024 segera diterbitkan, pihak Komisi II DPR juga membuka peluang Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Yakni terkait dengan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai daerah pemilihan baru.

Indonesia memiliki potensi besar wisata religi. Namun, hingga saat ini potensi tersebut belum dikembangkan secara maksimal.

Penikaman yang dialami Kepala Rumah Sakit (Karumkit) Tk IV LB Moerdani Merauke, Mayor Ckm dr Beni Arjihans hingga meninggal dunia oleh seorang prajurit berinisial MA mendapat perhatian anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani.

DPR RI menyambut kebijakan Kementerian Sosial (Kemensos) mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) kepada lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT).

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun menagih janji Erick Thohir untuk melakukan bersih-bersih pada BUMN di sektor perkebunan.

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama orang tua dari Fika yang mengidap penyakit Cerebral Palsy (CP), Santi Warastuti beserta kuasa hukumnya Singgih Tomi Gumilang, dan Peneliti ganja dari Universitas Syiah Kuala Prof Musri Musman pada Kamis (30/6) sore.

Komisi II DPR RI merespon permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi UU 7/2017 tentang Pemilu akibat pemekaran di Papua.

Komisi II DPR RI membuka peluang untuk merevisi UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) seiring terjadinya pemekaran tiga provinsi baru di Papua. Begitu juga anggaran berpotensi ada penambahan.

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek Indonesia) menolak pengesahan atas Revisi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) oleh DPR RI dalam sidang paripurna pada 24 Mei lalu.  

Fraksi Demokrat DPR RI menyetujui pembahasan tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan Papua. Namun demikian, Demokrat memberikan enam catatan kritis terhadap pemerintah dan juga parlemen.

Pemerintah diminta memberikan solusi konkret untuk mengatasi persoalan minyak goreng yang harganya masih melambung tinggi.