DPRD Banyuwangi

Lima belas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan eksekutif dan legislatif masuk dalam Program Pembentukan Raperda DPRD Banyuwangi tahun 2023. Sebanyak 8 raperda di antaranya usulan dari eksekutif dan 7 sisanya usulan legislatif.

Pimpinan Badan Anggaran atau Banggar DPRD Banyuwangi, Michael Edy Hariyanto akan mengusulkan anggaran makan dan minum (mamin) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dipangkas.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat paripurna, dengan agenda Tanggapan Bupati atas diajukannya dua (2) Raperda Inisiatif DPRD. Ada sejumlah usulan dari eksekutif yang disampaikan langsung Wakil Bupati Sugirah

Komisi I DPRD Banyuwangi menggelar rapat dengar pendapat atau hearing untuk mengurai benang merah atas persoalan penyewaan tanah kas desa (TKD) Pemdes Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, selama 15 tahun.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Banyuwangi mengajak eksekutif rapat koordinasi hasil fasilitasi kepada Gubernur Jatim atas Raperda tentang Pencabutan Perda yang mengatur Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Menindak lanjuti keluhan dari para pelaku usaha terkait perizinan, DPRD Kabupaten Banyuwangi memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Banyuwangi.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banyuwangi menyoroti masih banyaknya pejabat yang berstatus Plt atau pelaksana tugas hingga kelangkaan pupuk bagi petani dan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang cukup tinggi, sekitar 378 miliar.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi menolak kebijakan penghapusan tenaga honorer atau tenaga harian lepas (THL) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

Puluhan orang warga Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo beramai-ramai mendatangi Kantor DPRD Banyuwangi untuk mengikuti hearing.

DPRD Kabupaten Banyuwangi berharap Gugus Tugas Reforma Agraria yang dibentuk pemerintah kabupaten segera menyelesaikan konflik pertanahan.

DPRD Banyuwangi dalam waktu dekat akan membahas susunan Alat Kelengkapan Dewan atau AKD. Menentukan pimpinan dan anggota yang diusulkan oleh fraksi-fraksi.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banyuwangi berharap agar sistem rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru dilakukan secara berkeadilan dan dioptimalkan sesuai dengan kuota yang diberikan pusat.

Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi menyatakan kesiapannya menjalankan hasil rapat bersama Komisi I DPRD Banyuwangi. Itu untuk menertibkan gerai atau klinik rapid test yang beroperasi tanpa Standar Operasional Prosedur (SOP).

Komisi I DPRD Banyuwangi meminta kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk menyegel gerai rapid test yang membandel. 

Komisi IDPRD Banyuwangi meminta kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk menyegel gerai rapid test yang membandel.