DPRD Kota Malang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk melakukan terbosan dan inovasi dalam memenuhi target daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat rapat paripurna  dalam penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2024, pada Kamis (2/11).

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika angkat bicara soal warga Kelurahan Dinoyo, Kota Malang yang menerima bantuan hibah Pokok Pikiran (Pokir) Tahun Anggaran 2023 tak sesuai dari penganggaran.

Mengenai bantuan Dana Pokok Pikiran (Pokir) berupa empat set alat musik hadrah (alat kesenian banjari) dari salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Malang terhadap Warga Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang tidak sesuai, kini mendapat tanggapan dari Ketua DPD PSI Kota Malang, Achmad Faried.

Warga Kota Malang, mengeluhkan bantuan Dana Pokok Pikiran (Pokir) berupa empat set alat musik hadrah (alat kesenian banjari) dari salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Malang berinisial JS tak sesuai.

Lima restoran di Kota Malang yang terindikasi tak menyetorkan pajak sesuai omzet berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mendapat sorotan DPRD Kota Malang.

DPRD Kota Malang mendesak DPR RI untuk proaktif dalam mengupayakan pengusutan tragedi Kanjuruhan hingga tuntas dan para korban mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2023, dengan penandatanganan keputusan DPRD dan berita acara persetujuan bersama, untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah saat rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang. Senin (28/11).

Membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kota Malang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang melontarkan beberapa catatan dan memberikan rekomendasi. 

Mengenai pandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022-2042 pada sebelumnya, kini DPRD Kota kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Wali Kota, Rabu (12/10).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang fokuskan empat penataan dalam sidang paripurna. Hal itu diutarakan melalui Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022-2024 di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (10/10).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang mengeluarkan delapan rekomendasi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang retribusi persetujuan bangunan gedung Kota Malang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyampaikan hasil pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran (TA) 2021 di Gedung Dewan saat sidang paripurna, Rabu (20/4).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menggelar paripurna Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Malang di Tahun 2022 dan sahkan Perda Pengelolaan Sampah pada rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Malang. Selasa (23/11)