Gubernur Papua

Situasi di sekitar kediaman Lukas Enembe di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Jayapura dipenuhi ratusan massa.

Selama 90 menit, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai saksi sekaligus tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua, Kamis (3/11).

Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tetap akan memproses hukum Gubernur Papua Lukas Enembe sesuai dengan aturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Aktivis Universitas Cendrawasih Papua Victor Kogoya berpandangan usulan pemeriksaan Lukas Enembe di lapangan terbuka menyalahi hukum yang berlaku di Indonesia.

Tidak kooperatifnya Gubernur Papua Lukas Enembe terhadap KPK usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi membuat penegakan hukum tersendat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemblokiran terhadap beberapa rekening bank, termasuk rekening atas nama Yulce Wenda selaku istri tersangka Gubernur Papua Lukas Enembe (LE).

Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Provinsi Papua Apbsalom Yarisetouw meminta KPK bersikap tegas terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. Jika tidak bersikap kooperatif, Lukas harus dijemput paksa.

Usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi, Lukas Enembe mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jayapura John Bukwab berharap agar Gubernur Papua Lukas Enembe berjiwa besar dan tidak menghindar dari proses hukum.

Kasus korupsi melanda Provinsi Papua. Dalam sebulan terakhir, tiga kepala daerah di tanah Papua terjerat kasus korupsi dan ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di antaranya Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak, Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan teranyar Gubernur Papua Lukas Enembe. 

Otonomi khusus Papua sudah berjalan 20 tahun dengan memakan biaya puluhan triliun.  Akan tetapi pada kenyataannya belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua secara luas. Sebaliknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain.

Jerat kasus hukum pada Gubernur Papua Lukas Enembe bisa menjadi momentum membuka celah untuk mengaudit dana Otonomi Khusus Papua sehingga lebih transparan.

Gandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk mengecek kondisi kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pastikan tidak akan membiarkan Lukas terlunta-lunta jika kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik.

Gubernur Papua Lukas Enembe diminta untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sebab, dia merupakan seorang warga negara Indonesia yang notabene adalah negara hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan kedua untuk Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.