Tag :

gus fawait

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan komitmennya untuk menjalin kerja sama erat dengan awak media dalam 100 hari pertama kepemimpinannya. Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi dan menjadi mitra penting dalam membangun Jember yang lebih maju.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Bupati Jember Muhammad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait, membuka kanal pengaduan hotline bagi masyarakat Jember. Program bertajuk "Hotline Wadul Gus’e" ini beroperasi selama 24 jam guna menampung berbagai keluhan warga, terutama yang berkaitan dengan layanan publik.

Bupati Jember, Muhammad Fawait resmi melaunching Command center (pusat komando) layanan Wadul Gus'e. di kantor Pemkab Jember, Jumat (14 Maret 2025) siang. Dengan launching layanan tersebut, seluruh warga Jember, sudah bisa langsung menyampaikan berbagai keluhan pelayanan Pemkab Jember, kepada  bupati langsung. 

Selama Bulan ramadhan dan idul Fitri 1446 H/2025 M, kepala daerah diinstruksikan untuk untuk ikut menjaga stabilitas inflasi. Salah satunya dengan menggelar pasar murah. Karena itu Bupati Jember, Muhammad Fawait, menginstruksikan OPD terkait menggelar pasar murah, terutama menghadapi Peak season (periode puncak permintaan dan aktivitas) di bulan Ramadhan dan idul Fitri. 

Usai dilantik 20 Februari 2025, Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait langsung mengikuti program retret atau pendidikan khusus kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Acara yang diikuti Gubernur, Bupati/ Walikota hasil pilkada serentak 2024, digelar selama sepekan, mulai 20 - 27 Februari 2025, telah berakhir, Kamis (27/2). Acara yang juga dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto, diharapkan bisa berdampak besar bagi pembangunan Jember.

Bupati Jember terpilih, Muhammad Fawait, yang akrab disapa Gus Fawait, menyambut antusias rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggelar retreat atau pembekalan bagi para kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Pembekalan ini bertujuan untuk menyamakan perspektif antara pemerintah pusat dan daerah serta memastikan sinkronisasi program-program pembangunan yang akan dijalankan oleh kepala daerah di seluruh Indonesia.