Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno menerima Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di kediamannya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5/2022).
Gus Yasin
Praktisi Hukum Jawa Timur Dukung Edy Mulyadi Dibebaskan, Gus Yasin: Dia Korban Hukum Tebang Pilih
Sejumlah praktisi hukum, ulama dan tokoh yang tergabung dalam LBH Pembela Islam Terpercaya (Pelita Umat) Jawa Timur menyatakan dukungan pada Edy Mulyadi, tersangka kasus ujaran 'tempat jin buang anak', yang akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/5).
Polisi Penembak Laskar FPI Bebas, Gus Yasin: Doa Istri dan Anak Korban akan Jadi Bandul Pemberat di Pengadilan Akhirat
Vonis bebas dua anggota polisi, Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella selaku terdakwa kasus Unlawful Killing terhadap Laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50, sudah diprediksi banyak kalangan sebagai pengadilan sinetron.
Klarifikasi Bupati Sidoarjo Soal Bunker Senjata, Gus Yasin: Masjid kok Jadi Mainan Politik
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali mengklarifikasi tentang isu radikalisme dan bunker senjata di salah satu masjid di Sedati, Sidoarjo.
Pemasangan Baliho HRS di Madura, Gus Yasin: Itu 'Kode' untuk NU
Pemasangan baliho Habib Rizieq Syihab (HRS) berserta tuntutan usut tuntas Tragedi KM 50 oleh warga Madura, merupakan kode yang ditujukan untuk Nahdlatul Ulama (NU).
Pernyataan Menag Yaqut Bukan Mengedepankan Ukhuwah Melainkan Nafsu Kedunguan
Pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama hadiah negara untuk NU dinilai ngawur dan dungu. Selain itu pernyataan tersebut berpotensi memecah belah umat.
Sidang Pembunuhan 6 Pengawal Habib Rizieq, Gus Yasin: Kenapa Terdakwa Tidak Ditahan?
Sidang pembunuhan 6 anggota Laskar FPI yang menghadirkan dua terdakwa Briptu Fikri Ramadhan dan Ipda M Yusmin Ohorella pada (18/10) lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dinilai janggal.
Pengurus NU Dinilai Makin Liar Jelang Muktamar ke-34, Ini Catatan Miring Gus Yasin
Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) pada Desember 2021 mendatang, disoroti sejumlah pihak. Pasalnya, tingkah para pengurus NU dianggap semakin liar dan terkesan sudah di luar tradisi santun NU.
Direktur Pencegahan BNPT Ngaku Terpapar Paham Radikal, Gus Yasin: Kenapa Tidak Ngomong Kebrutalan PKI, Kok Islam Terus
Direktur pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen R Ahmad Nur Wahid mengaku pernah terpapar paham radikal yang membuatnya hampir berangkat ke Afganistan.
Gara-gara Bendera HTI, Banyak Orang Hebat di KPK Tersingkir
Mantan pegawai pengamanan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Iwan Ismail membuat ramai Medsos Nahdliyin. Iwan membuat surat terbuka pada Rabu, (29/9) dengan mengungkit bendera HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di lantai 10 gedung KPK. Karena itu dia pun harus diberhentikan dari pekerjaannya di KPK.
Jelang Muktamar ke-34, Tidak Masalah Eks HMI Pimpin NU Asal Jangan Terjebak Politik Praktis
Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) akan digelar tidak lama lagi. Sejumlah Cabang NU, kabarnya sudah meminta PBNU segera menggelar Munas dan Konbes bulan ini yakni 25-26 September 2021. Bahkan bukan tidak mungkin, Muktamar ke-34 berlangsung Oktober atau akhir tahun 2021.
Muhammad Kece Dilaporkan ke Polda Jatim, Gus Yasin: Dia Sudah Keterlaluan
Persatuan Pemuda Pemudi Pejuang Islam Indonesia (P4II) melaporkan Youtuber Muhammad Kece Murtadin atas dugaan pelecehan agama Islam dan kitab kuning ke Polda Jatim, Selasa siang (24/8).
Penonaktifan 75 Pegawai KPK Dinilai Bermuatan Subyektif, Presiden Didesak Ambil Sikap
Pergerakan Penganut Khittah Nahdliyyah (PPKN) menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), banyak muatan subyektifnya daripada obyektifnya.
PPKN Pertanyakan Sikap Dingin Firli Bahuri Terhadap 75 Pegawai KPK Yang Tidak Lolos TWK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan sebanyak 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).
Yang Jelas Wawasan Kebangsaan Para Penyidik KPK Tidak Ada Yang Mau Mengganti Pancasila Menjadi Ekasila
Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN) mempertanyakan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang menjadi prasyarat pegawai KPK beralih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).