Impor beras

Hingga saat ini Perum Bulog masih berpandangan kebijakan impor beras belum diperlukan. Selain karena stok mencukupi, rencana tersebut juga akan bertabrakan dengan masa panen petani padi.

Ada sejumlah alasan yang mendasari sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritisi kebijakan impor beras yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan.

Pemerintah diminta melakukan evaluasi kebijakan impor beras. Pasalnya, saat ini stok beras di Jatim melimpah, dan provinsi terbesar kedua itu sedang panen raya.

Jangan asal menuduh ada rente dibalik rencana pemerintah mengimpor beras satu juta ton tahun ini. Toh nantinya, yang melaksanakan importasi itu adalah Badan Usaha Logistik (Bulog) sendiri.

Ketua Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono menanggapi polemik rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras pada tahun ini.

Kebijakan impor beras dengan alasan memenuhi kebutuhan beras selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai tidak berdasarkan pertimbangan yang matang dan tidak berpihak kepada petani Indonesia.

Presiden Joko Widodo terlalu fokus terhadap pembangunan infrastruktur hingga lupa mewujudkan ketahanan pangan bagi rakyatnya. Setidaknya, Jokowi telah gagal dalam mengelola beras di negeri ini.

Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras dari Thailand sebanyak 1 juta ton pada akhir Maret 2021 membuat Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas terkejut. Sebab, jika itu dilakukan, maka berpotensi menghancurkan harga beras petani yang sedang memasuki masa panen raya.

Rencana kebijakan melakukan impor beras 1 juta ton pada tahun 2021 diambil berdasarkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Proyeksi stok CBP tahun 2021 per tanggal 1 Maret 927.862 ton. 

Rencana pemerintah mengimpor beras 1 juta ton dan garam 3,07 juta ton tahun ini mendapat penolakan dari banyak pihak. 

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Daniel Rohi mengatakan keputusan pemerintah untuk mendatangkan 3,07 juta ton garam dinilai mengancam kesejahteraan petani garam, terutama di Jatim.

Pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 1 juta ton pada awal tahun ini. Alasannya, impor dibutuhkan untuk menjamin stok beras dalam rangka menjaga ketersediaan pangan sepanjang 2021 sehingga tidak menimbulkan gejolak sosial dan politik. 

Argumentasi Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi soal rencana mengimpor 1 juta ton beras guna menstabilkan harga menunjukan ketidakjujuran pemerintah soal kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola kebijakan. 

Mantan Jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengingatkan pemerintah agar hati-hati saat melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton pada awal tahun ini. 

Rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1 juta ton di tengah panen raya terus menuai kritik.