impor beras

Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras pada tahun 2025. 

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar merupakan kewajiban.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan penanganan cepat dengan mengamankan bukti dalam menyelidiki skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI diminta dapat memprioritaskan penyelidikan skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didorong segera menetapkan tersangka terkait skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan jika semua proses penanganan perkara skandal demurrage atau denda impor beras Rp 294,5 miliar yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi bersifat rahasia.

Skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar dinilai aneh bin ajaib dan hanya terjadi di negeri para pesulap. Hal itu lantaran barang atau komoditas beras yang diimpor oleh pemerintah malah tertahan dan tidak disegera dikeluarkan hingga menimbulkan demurrage atau denda sebesar Rp 294,5 miliar.

Skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggung jawabkan para mafia lintas kementerian. 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mendesak pemerintah segera mengusut dugaan demurrage atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar dalam impor beras yang dicurigai merupakan praktik mafia impor beras. 

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo berharap impor beras bisa dihentikan dalam tiga tahun mendatang. Kalau swasembada pangan sudah bisa terwujud. 

Kenaikan harga beras yang tengah terjadi mulai dirasakan aneh. Sebab, hal tersebut berlangsung di tahun politik dan di saat bersamaan petani tidak mengalami kesejahteraan signifikan.

Pengurus Cabang (PC) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) Ponorogo menyesalkan dengan rencana pemerintah pusat yang akan melakukan impor beras sebesar 500 ribu ton. Itu dilakukan guna mengamankan stok beras yang tinggal 594 ribu ton.

Presiden Joko Widodo sepertinya sedang dikelilingi orang-orang yang sengaja mempermalukan presiden di hadapan publik dengan memberi data-data yang salah. 

Polemik impor satu juta ton beras antara Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Dirut PT Bulog Budi Waseso akhirnya menemui titik terang. 

DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) secara tegas menolak rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras sebanyak satu juta ton.