JHT

Belum selesai kontroversi Jaminan Hari Tua (JHT), pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang tak kalah kontroversial hingga menuai polemik.

Jauh sebelum Permenaker 2/2022 yang pada pokoknya berisi mengenai penundaan pencairan Jaminan Hari yua (JHT) sudah muncul banyak persoalan mengenai hal ini.

Kebijakan pemerintah melalui Permenaker 2/2022 yang mengatur dana Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja baru bisa dicairkan saat usia 56 tahun, adalah salah satu dampak kredit macet di himpunan bank milik negara (Himbara).

Curahan hati diungkapkan oleh perwakilan buruh pabrik Maspion Group kepada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka mengaku keberatan dan menolak Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 2 tahun 2022 tentang tata cara pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), karena dinilai sangat merugikan pekerja.

Cara berpikir Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah perlu diluruskan setelah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Program Jaminan Hari Tua (JHT) memang telah menyita perhatian publik. Pasalnya, pencairan dana JHT secara penuh baru bisa dilakukan sesudah peserta mencapai usia 56 tahun.

Jaminan Hari Tua (JHT) memang bukan merupakan Jaminan Hari Muda. Tapi JHT merupakan akumulasi dana pekerja atau buruh yang setiap bulan dipotong dari gaji dengan harapan akan dipergunakan ketika sudah tidak bekerja atau di-PHK.

Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI, Jakarta, Rabu (16/2). Aksi demo ini akan digelar pada pukul 09.30 WIB dengan tuntutan pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Kabupaten Jombang menolak aturan baru yang diterbitkan pemerintah pusat mengenai skema pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT). Aturan yang tertuang dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 itu dinilai tidak berkeadilan dan memberatkan buruh yang kehilangan pekerjaan.

Kebijakan terbaru Program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan menuai banyak mendapat penolakan. Penolakan ini berkaitan dengan uang JHT yang bisa dicairkan 100 persen saat usia peserta mencapai 56 tahun.

Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dinilai irasional.

BPJamsostek diminta lebih transparan dalam pengelolaan dana peserta terkait dengan terbitnya aturan baru tentang pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua (JHT), yang baru bisa cair pada saat peserta mencapai usia 56 tahun.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) diminta untuk dikaji ulang. Bahkan kalau perlu harus dicabut.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) akan membuat pekerja kehilangan jaring pengaman saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pada hakikatnya program dana Jaminan Hari Tua (JHT) adalah hak pekerja. Jika hak untuk menggunakan dibatasi harus sampai berusia 56 tahun, maka peraturan ini akan memberatkan pekerja yang membutuhkan jaring pengaman sosial di waktu yang serab sulit saat ini.