jokowi

Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin yang terbaru, termasuk pilihan politik rakyat menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi disarankan segera merapat dan memohon maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, ABRI dan umat Islam karena telah mengakui pelanggaran HAM masa lalu yang dianggap sama saja memaafkan PKI.

Presiden Joko Widodo dianggap mulai melawan kepada Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri karena sempat dipermalukan di acara HUT ke-50 PDIP beberapa waktu lalu.

Sikap Presiden Joko Widodo yang kembali mengkritik aturan yang dibikinnya sendiri membuktikan bahwa Jokowi selama ini tidak mengetahui apa-apa terhadap apa yang ditandatanganinya.

Kejengkelan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, kepada Joko Widodo dinilai bukan sebuah kekesalan biasa. Melainkan jengkel lantaran Jokowi dipandang tidak paham etika lingkungan.

Seluruh kepala daerah diminta ikut mengantisipasi masalah stabilitas politik dan keamanan jelang Pemilu 2024.

Temuan pelanggaran HAM berat oleh tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) disikapi serius oleh Presiden Joko Widodo.

Bukan hanya karier politiknya habis karena tidak mendapatkan kendaraan politik pada 2024 mendatang, Ganjar Pranowo diyakini bisa menjadi pengangguran politik karena hanya berpangku tangan dengan PDI Perjuangan dan Joko Widodo.

Sudah berjalan selama 4 tahun, masa jabatan kepemimpinan Presiden, Joko Widodo. Dan ternyata kepuasan kinerja Presiden ini di Surabaya menunjukkan hasil memuaskan. 

Penolakan delapan partai yang ada di DPR terhadap wacana sistem proporsional tertutup akan berdampak pada perpecahan kabinet Presiden Joko Widodo.

Pernyataan Megawati Soekarnoputri bahwa 'Joko Widodo kasihan kalau tidak ada PDI Perjuangan' memberikan pesan politik bahwa dirinya ingin menunjukkan bahwa kekuatan politiknya jauh lebih besar dari orang nomor satu di Indonesia itu.

Partai Nasdem tidak mau bicara banyak mengomentari pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno mengenai nasib Joko Widodo bila tidak didukung partai banteng.

Tanpa PDI Perjuangan, Joko Widodo tidak bisa menjadi Presiden RI seperti sekarang. Sebab, syarat legal formal seseorang mencalonkan Presiden RI hanya diusung oleh partai politik sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu.

Presiden RI Joko Widodo nampak terpukau saat menghadiri Festival Tradisi Islam Nusantara (FTIN) yang menyuguhkan beragam atraksi. Acara seabad NU tersebut digelar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Stadion Diponegoro, Banyuwangi.

Sikap pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra, mengenai penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2022 tentang Perubahan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dinilai sebagai satu sikap politik yang mendukung kebijakan yang salah.