jokowi

Pernyataan Presiden Joko Widodo dalam merespons usulan penundaan Pemilihan Umum dinilai abu-abu dan tidak tegas.

Ketegasan Presiden Joko Widodo mulai dibandingkan dengan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menghadapi godaan kekuasaan. Misalnya dalam soal wacana penundaan Pemilu 2024.

Wacana penundaan pemilu 2024 dianggap berbahaya dan radikal bagi konstitusi di Indonesia, dan juga dianggap sebagai langkah atau strategi menerabas pembatasan masa jabatan presiden yang sudah diamanatkan undang-undang.

Usulan penundaan Pemilu bukan menjadi bagian dari demokrasi, melainkan tirani atau kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang.

Isu penundaan pemilu yang berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan Presiden terus bergulir usai mendapat respons langsung Jokowi.

Presiden Joko Widodo tidak hanya memperlihatkan haus kekuasaan saat memberi pernyataan normatif tentang wacana penundaan pemilu. Tapi juga tampak memiliki rasa ketakutan saat dia tidak lagi menjabat sebagai presiden.

Presiden Joko Widodo hingga saat ini tetap berkomitmen untuk menolak penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Untuk kesekian kalinya, Presiden Joko Widodo meminta sumber daya manusia unggul Indonesia yang berada di luar negeri untuk pulang. Terutama mereka yang memang punya keunggulan dalam bidang teknologi digital.

Isu penambahan masa jabatan presiden yang digaungkan beberapa partai koalisi diyakini tidak akan menggoyahkan komitmen Presiden Joko Widodo untuk tetap menolak tiga periode.

Lintas elemen rakyat Banyuwangi, diantaranya Gerakan Rakyat Banyuwangi Bersatu (GARABB), ProDEM Tapalkuda, Forum Peduli Bangsa (FPB) Korda Banyuwangi,  menolak usulan dari beberapa pimpinan partai politik yang ingin menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, hal itu melanggar konstitusi negara dan merusak praktik demokrasi di Indonesia.

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) meminta agar pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Negara (IKN harus mencerminkan visi kota berkelanjutan, penggerak ekonomi di masa datang, dan menjadi simbol identitas nasional.

Perbedaan gaya memilih menteri dari tiga presiden Republik Indonesia diurai tokoh senior DR. Rizal Ramli. Ketiga presiden itu adalah Presiden kedua RI Soeharto, Presiden keempat RI Gus Dur, dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo.

Gabungan relawan tekadkan ikrar dan janji setia bersama Presiden Joko Widodo sampai tahun 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Luqman Hakim meyakini Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo dipastikan tidak akan rangkap jabatan sebagai menteri kabinet.