Jokowi

Layanan keuangan digital yang semakin berkembang saat pandemi Covid-19 disambut baik Presiden Joko Widodo. Akan tetapi, disaat yang sama dia juga mengeluhkan maraknya penipuan dan tindak pidana keuangan digital.

Laju Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menuju Pilpres 2024 tidak akan mendapat ganjalan berarti. Sekalipun PDI Perjuangan tidak memberi restu, Ganjar tetap akan mudah mendapat kendaraan lain.

Pentingnya protokol kesehatan dalam upaya menekan penularan Covid-19 terus digaungkan pemerintah.

Tugas berat pada Menko Marves sebagai Pemimpin Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung bisa memberi dampak serius bagi Presiden Joko Widodo selaku pemberi tugas.

Presiden Joko Widodo dan parlemen menyetujui pemberian amnesty terhadap Saiful Mahdi terkait kasus pencemaran nama baik. Hal ini dinilai sejumlah kalangan masyarakat menjadi pelajaran penting penerapan UU ITE di tengah masyarakat.

Tim seleksi KPU dan Bawaslu RI periode 2022-2027 diharapkan memiliki pemahaman dan kualitas tentang kepemiluan yang baik.  

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memahami kekhawatiran Presiden Joko Widodo sebagai presiden dengan masa jabatan berjalan dan presiden terpilih hasil pemilu jika Pemilu Serentak 2024 digelar 21 Februari. 

Partai Ummat mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan persoalan konflik agraria yang semakin kusut di masyarakat. Sebab konflik agraria ini dampaknya dirasakan langsung masyarakat kelas bawah yang tanahnya banyak direbut cukong atau korporasi.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menilai pengusulan calon tim seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu RI tidak transparan.

Presiden Joko Widodo kembali memberi tugas pada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kali ini tugasnya memimpin Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Presiden Joko Widodo dipandang gagal mengelola konflik agraria yang terjadi selama lima tahun terakhir. Akibat konflik agraria yang tidak mampu dikelola dan diselesaikan, menyebabkan meluasnya ketimpangan dan ketidakadilan di seluruh tanah air.

Aktivis HAM dan kemanusiaan Natalius Pigai sebelumnya dipolisikan oleh Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) atas pernyataan yang diduga rasis terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Penyidik Bareskrim Polri tengah mempelajari dan meneliti laporan atas dugaan rasisme aktivis HAM dan kemanusiaan Natalius Pigai kepada Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Presiden Joko Widodo menyarankan agar anggaran belanja pertahanan digeser menjadi investasi. Sehingga Industri pertahanan dalam negeri bisa berkembang dan lebih mandiri dalam penyediaan alutsista.

Menteri Sosial dari PDI Perjuangan dianggap selalu bermasalah. Sehingga Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan untuk mengganti pos Menteri Sosial dari kalangan profesional.