Jokowi

Partai Amanat Nasional (PAN) sampai saat inj belum mendapatkan kepastian akan mendapatkan jatah kursi menteri apa di kabinet usai diumumkan sebagai anggota baru koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Cakupan dan sebaran pelayanan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat, diklaim Presiden Joko Widodo, sudah merata.

Politisi PDI Perjuangan Bambang Beathor Suryadi memberi saran pada Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kemelut sengketa dan perampasan tanah di negeri ini. Saran itu adalah penerbitan Perppu Buka Peta Data Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Presiden Joko Widodo harus segera memperbaiki roda pemerintahannya dengan benar demi kesejahteraan rakyat. Salah satu caranya adalah dengan merombak kabinet dan memastikan para menteri yang masuk benar-benar orang profesional yang bisa bekerja.

Presiden Joko Widodo akan terhambat mengisi kabinet yang berasal dari kalangan profesional. Ini lantaran adanya politik dagang sapi akibat banyaknya partai yang menjadi koalisi di tubuh pemerintah.

Pendapat masyarakat tentang Joko Widodo perlu mundur dari jabatan presiden lebih penting diajukan, persepsi mengenai kemungkinan reshuffle kabinet mengubah kondisi masyarakat menjadi lebih baik.  

Tujuan dari perombakan kabinet yang digelar dalam waktu dekat bukan untuk agenda perbaikan sosial ekonomi rakyat, tapi sebatas bertujuan untuk "mengamankan" kekuasaan menjelang Pilpres 2024 maupun proyek pembangunan ibukota negara.

Saat membuka gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di Stadion Lukas Enembe, Sentani, Jayapura, Sabtu malam (2/10), Presiden Joko Widodo memberikan pesan kepada seluruh stakeholder yang terlibat.

Wacana perombakan atau reshuffle kabinet jilid dua mulai menyeruak ke muka publik, setelah Media Survei Nasional (Median) melakukan jajak pendapat pada pertengahan Agustus lalu.

Publik meminta agar Presiden Joko Widodo memilih kalangan profesional dibandingkan kalangan tokoh partai politik dalam perombakan kabinet.

Sejak era Presiden Joko Widodo, kelompok oligarki sangat mendominasi di negeri ini. 

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap arahan dan perintah Presiden Jokowi terkait konflik Partai Demokrat antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Moeldoko.

Presiden Joko Widodo selayaknya mencopot menteri dan pejabat yang dianggap memiliki banyak konflik dan berbagai persoalan kinerja maupun pribadi. 

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mencatat tingkat kepuasan masyarakat atas jalannya kinerja Presiden Joko Widodo berada dalam tren menurun. 

Presiden Joko Widodo terlihat belum menunjukkan keberpihakannya atas persoalan sengketa tanah beserta mafia tanah yang marak terjadi di sejumlah wilayah.