jokowi

Indonesia Political Opinion (IPO) mencatat ada kemajuan kinerja Wakil Presiden KH Maruf Amin di dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

Berdasarkan catatan Indonesia Political Review (IPR), aspek penegakan hukum selama dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Maruf Amin, masih compang-camping.

Dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, mahasiswa menganggap pemerintahan dipenuhi dengan praktik korupsi hingga menguatnya oligarki.

Dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH Maruf Amin koalisi pemerintah super gemuk. Sehingga, fungsi check and balances parlemen cenderung melemah.

Laboratorium 45 melakukan kajian komprehensif terkait dengan isu-isu terkini yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat untuk memberikan gambaran kepada pemerintah melalui analisis pandangan masyarakat terkait kinerja pemerintah.

Kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dipatok Presiden Joko Widodo, bisa merealisasikan transformasi di sejumlah lini bisnis perseroan yang tidak hanya dengan penggabungan dan restrukturisasi, tetapi juga kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus peka menanggapi sentilan Presiden Joko Widodo yang meminta agar perusahaan BUMN tidak selalu meminta perlindungan negara.

Meski MPR RI mewacanakan amandemen kelima UUD 1945 dengan menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan nama baru Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN), namun publik tidak terlalu antusias. 

Kabar Presiden Joko Widodo ingin mengganti Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dengan Marsekal Hadi Tjahjanto, sebenarnya tidak menjadi persoalan meski posisi Mahfud MD merupakan kader senior Nahdlatul Ulama dan Presidium Nasional KAHMI.

Publik menginginkan Presiden Joko Widodo cukup menjabat dua periode saja dan tidak lagi maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Oligarki di era pemerintahan Joko Widodo menjadi yang paling berkuasa dibandingkan dengan era sebelumnya.

Persetujuan pemberian amnesti kepada dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Saiful Mahdi, yang menjadi terpidana kasus pencemaran nama baik, ditindaklanjuti Presiden Joko Widodo.

Kebijakan Presiden Joko Widodo yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur transportasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung, bukti adanya ketidakberesan dalam proyek tersebut.

Presiden Joko Widodo harus memecat Luhut Binsar Pandjaitan karena tidak bertindak saat ada deklarasi dari pendukung Luhut bernama Sahabat LBP yang mendukung Menko Marves itu menjadi Presiden 2024.

Presiden Joko Widodo dinilai inkonsisten atas proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pasalnya, biaya proyek diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).