Jokowi

Penangkapan 10 mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Kota Solo, Jawa Tengah, Senin (13/9), membuat yakin publik akan kemerosotan demokrasi Indonesia di kepemiminan Presiden Joko Widodo.

Penangkapan mahasiswa Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) usai membentangkan poster kritik saat kunjungan Presiden Joko Widodo di kampus tersebut mustahil tidak sampai ke telinga Kepala Negara.

Keberhasilan para pejabat negara dalam mendulang rupiah di masa pandemi seharusnya bisa dibagikan kepada rakyat yang justru mengalami kesusahan. Para pejabat yang hartanya meroket miliaran rupiah bisa memberi tutorial kepada rakyat mengenai kiat-kiat untuk bisa tetap untung dalam kondisi krisis kesehatan dan ekonomi.

Presiden Joko Widodo sama sekali tak akan mencampuri MPR RI terkait amandemen Undang Undang dasar 1945 khususnya terhadap masa jabatan presiden.

Ada hal yang bisa ditangkap saat Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapkan selamat kepada Partai Demokrat saat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-20.  Jokowi mengakui kiprah Partai Demokrat di panggung politik dan terlibat membantu rakyat menghadapi pandemi Covid-19.

Rilis terbaru Survei & Polling Indonesia (SPIN) terkait kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai baik dalam penanganan pandemi Covid-19 disambut positif oleh pihak Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.

Perpanjangan masa jabatan presiden bisa menjadi jalan bagi Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Megawati Soekarnoputri di singgasana PDI Perjuangan.

Kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menangani pandemi Covid-19 di Tanah Air dinilai baik oleh masyarakat.

Upaya penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia membutuhkan kerja sama dari masyarakat melalui kesadaran atas pentingnya vaksinasi.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi investor domestik diturunkan oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 91/2021.

Wacana masa jabatan presiden akan diperpanjang menjadi tiga periode tidak perlu lagi dipolemikkan. Sebab, Presiden Joko Widodo sudah tegas berulang kali menolak perpanjangan jabatan tersebut.

Pernyataan Presiden Joko Widodo saat bertemu pimpinan partai politik non-parlemen beberapa waktu lalu, yang dianggap sejumlah pihak sebagai satu keinginan maju kembali menjadi preisden untuk periode ketiga, ditangkal Perindo.

Kecurigaan para oposisi dianggap karena tidak mampu menerima kesuksesan kepemimpinan Joko Widodo saat ini.

Status sebagai koalisi pemerintah dipastikan tidak akan membuat anggota DPR RI Fraksi PAN melunak dalam mengawasi kebijakan pemerintah. Hal tersebut dipastikan anggota DPR RI Fraksi PAN, Desy Ratnasari berkenaan dengan keputusan partainya yang bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.