Jokowi

Sebanyak 2 pidato akan disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sidang Tahunan MPR dan Sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2021 pada Senin (16/8). Sebagaimana diumumkan dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet RI, Minggu (15/8), pidato Jokowi itu akan disiarkan melalui TV nasional dan akun YouTube Sekretariat Presiden.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah saatnya mengindahkan saran dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memintanya untuk memimpin langsung penanganan pandemi virus corona baru (Covid-19) di Tanah Air.

Dijauhkan dari berbagai wabah dan marabahaya masih menjadi doa yang dipanjatkan Presiden Joko Widodo di Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriyah yang jatuh pada hari ini, Selasa (10/8).

Ada pesan tersirat dalam perintah Megawati Soekarnoputri kepada Presiden Joko Widodo untuk langsung mengambil alih penanganan Covid-19.

Meskipun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang hingga 9 Agustus 2021 mendatang, pemerintah memastikan bakal mendorong percepatan dalam penyaluran bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat.

Presiden RI, Joko Widodo mengaku sudah melihat perbaikan kondisi pandemi setelah diberlakukannya PPKM Level 3 dan Level 4, yang berlangsung sejak tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus.

Presiden Joko Widodo sudah saatnya menyampaikan pertanggungjawaban politik. Pasalnya, publik harus tahu angka kematian di Indonesia akibat pandemi Covid-19 sangat tinggi.

The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat penurunan demokrasi di Indonesia. Penurunan indeks demokrasi ini secara otomatis berdampak pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebab APBN disusun melalui proses politik yang demokratis.

Pemerintahan baru Samoa berani mengurungkan proyek Belt and Road Initiatives (BRI) China. Langkah ini sebenarnya bisa diikuti Indonesia ketika saat China memberi kemudahan investasi. Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam memanfaatkan "turnamen" pengaruh.

Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut rakyat sudah menjerit di saat PPKM Darurat yang kadarnya masih semi lockdown karena memang penanganan pandemi Covid-19 yang tidak jelas. Bahkan sudah lama rakyat menjerit karena kebijakan gonta ganti istilah.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman mengunggah sebuah di akun Twitter pribadinya, Jumat (30/7). Menurut Benny, kini masyarakat mulai ekspresif dalam menyuarakan kekhawatiran akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah harus menyingkapi angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia yang kini menyentuh lebih dari 90 ribu. Pasalnya, statistik tersebut itu sekadar angka melainkan menyangkut nyawa manusia.

Politisi Partai Demokrat, Rachland Nashidik mendorong Presiden Joko Widodo menggeser Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan pandemi Covid-19.

Per Kamis (29/7), tercatat angka kematian akibat Covid-19 telah menyentuh angka 90 ribu jiwa, tepatnya 90.552 jiwa meninggal dunia sejak pandemi melanda di awal tahun 2020.