Kemenkeu

Ada 4 perusahaan dan 2 individu yang terindikasi melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam laporan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Laporan yang dilayangkan Simpul Aktivis Angkatan 1998 atau Siaga 98 soal dugaan tindak pidana korupsi transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan ditindaklanjuti KPK.

Pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wita Widarty telah menjalani pemeriksaan oleh tim Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama tujuh jam lebih.

Sebanyak 30 tas mewah berbagai merek luar negeri dan uang yang diamankan sebagai barang bukti kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan ditampilkan bersama dengan tersangka Rafael Alun Trisambodo (RAT), Senin sore (3/4).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan bersih-bersih di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setelah menetapkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT), sebagai tersangka.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD bertanggung jawab untuk menuntaskan penyingkapan tabir transaksi janggal di Kementerian Keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan stakeholder terkait untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi terhadap temuan soal transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ditemui perbedaan data antara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Mahfud MD terkait adanya transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Langkah berani Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang juga Menko Polhukam Mahfud MD dalam membongkar transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan, harus didukung.

Komisi III DPR RI akan menindaklanjuti temuan Ketua Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mahfud MD terkait dugaan transaksi janggal Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan dan PPATK. Pasalnya, data yang dimiliki Menkeu Sri Mulyani berbeda dengan Menko Polhukam itu.