Kenaikan BBM

Penolakan tegas dari PKS atas rencana pemerintah menaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari jenis Pertalite dan Solar diapresiasi dan mendapat dukungan masyarakat Jawa Timur. Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan mengaku mendapat dukungan dari masyarakat atas sikap PKS itu.

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak hanya membuat citra Presiden Joko Widodo prorakyat musnah. Tapi juga bisa berimbas pada Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani yang digadang akan maju pada Pilpres 2024 mendatang.

Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis subsidi, yakni Pertalite perlu dipikir matang-matang oleh pemerintah. Sebab, dampaknya bagi perekonomian Indonesia cukup serius.

Imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya akan diimplementasi pemerintah pada tahun ini dipandang cukup mengkhawatirkan. Sehingga muncul dorongan agar belanja infrastruktur dan pengadaan di kementerian/lembaga dikurangi.

Demi kebaikan ekonomi nasional, penghapusan BBM subsidi perlu dilakukan secara bertahap.

Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten mengelar aksi di depan kantor Kementerian BUMN, pada Jumat, (26/8). Mereka menolak rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Politisi senior Partai Demokrat Jawa Timur, Agusdono Wibawanto menolak rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) oleh pemerintah yang telah beredar luas.

Pekan depan pemerintah bakal menurunkan subsidi BBM jenis Pertalite. Hal ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK bereaksi atas rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.

DPR RI memprotes pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan soal rencana kenaikan BBM jenis Pertalite, Premium dan gas LPG 3 kg.