"KPK

Telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang beredar pada Sabtu (18/12) menimbulkan salah tafsir. Dalam Telegram bernomor ST/2568/XII/KEP./2021 itu, Firli dimutasikan sebagai Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri dalam rangka pensiun. Sehingga ada yang menafsirkan Firli ditarik kembali ke institusi Polri.

Polemik soal pembelian saham frozen food oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep senilai Rp 92 miliar terus berlanjut sampai saat ini.

Bukan hanya di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut menyerukan pentingnya pendidikan antikorupsi dan peran serta masyarakat di forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Banyak pihak salah menafsirkan Telegram Kapolri nomor ST/2568/XII/KEP./2021 yang beredar hari ini, bahwa Firli Bahuri diberi penugasan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat telegram nomor ST/2568/XII/KEP./2021 soal mutasi di tubuh polri. Sejumlah perwira tinggi yang akan memasuki masa pensiun dimutasi termasuk Firli Bahuri yang saat ini menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) non-aktif, Nurdin Abdullah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, Kamis (16/12).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan upaya pemulihan aset negara melalui pembayaran denda dan uang pengganti dari narapidana korupsi berkekuatan hukum tetap.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, dianggap sudah menemukan sumber korupsi di Indonesia. Yakni, berawal dari ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen yang mengakibatkan biaya politik mahal.

Harapan Ketua KPK, Firli Bahuri, bahwa ambang batas pencalonan atau threshold menjadi nol persen dinilai PDI Perjuangan Jawa Barat akan memicu orang untuk berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau legislator.

Aktivis ProDem, Syahganda Nainggolan mengapresiasi atensi Ketua KPK Firli Bahuri mengenai treshold 0 persen disambut baik oleh aktivis dari Pro Demokrasi (ProDEM).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata mengakui kerap mendapat keluhan dari para pengusaha terkait proses perizinan. Meskipun sudah melalui proses perizinan, namun mendapat kesulitan terkait rekomendasi dari kepala daerah.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait sekaligus monitoring penyempurnaan perizinan usaha.

Agus Susanto, yang merupakan supir mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Patujju mendapat intervensi dari mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin.

Soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold kini tak hanya disoroti publik secara umum, tapi juga pimpinan lembaga pemerintahan.

Harapan Ketua KPK Firli Bahuri agar presidential threshold atau ambang batas presiden 0 persen dan mahar politik nol rupiah guna menghindari terjadinya money politik pada saat pemilu dan juga agar tokoh bangsa yang memiliki potensi dan kapablitas sebagai presiden bisa mencalonkan diri tak disetujui PDIP.