"KPK

Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) melakukan aksi demonstrasi  di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Kamis, (2/12).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pada kepala daerah agar mencoret rencana program pemerintah daerah jika tidak mengacu kepada tujuh indikator. Tujuannya, agar tidak hanya menghamburkan uang negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin daerah memberi kepastian dalam kemudahan investasi dan perizinan usaha agar dapat mewujudkan tujuan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar acara besar di lima wilayah dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2021, Rabu (1/12).

Melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginisiasi program Desa Antikorupsi, sebagai salah satu upaya untuk memutus virus korupsi yang mudah menyebar jika tidak segera dihentikan.

Dua bulan lebih kompetisi, pemenang JAGA Data Challenge (JDC) dan Desain Maskot JAGA telah diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan dan pemasangan six roll mill (mesin giling tebu), Direktur Produksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI periode 2015-2016, Budi Adi Prabowo (BAP) langsung ditahan oleh penyidik KPK.

Direktur Produksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XI periode 2015-2016, Budi Adi Prabowo (BAP) diumumkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi terkait pengadaan dan pemasangan six roll mill (mesin giling tebu) di Pabrik Gula Djatiroto PTPN XI periode 2015-2016.

Belasan orang dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus jual beli jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo tahun 2021 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Bupati Probolinggo non-aktif, Puput Tantriana Sari, Kamis (25/11).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan bisa menjerat pihak-pihak yang berbisnis PCR seperti yang pernah dilakukan sebelumnya saat menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq.

Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah pada Senin (22/11).

Pernyataan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan soal KPK tidak boleh melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim, ditanggapi serius Komite Rakyat Pemberantas Korupsi (KRPK).

Argumentasi bahwa aparat penegak hukum tidak boleh dioperasi tangkap tangan (OTT) yang disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan memantik polemik di tengah masyarakat.

Pernyataan kontroversial politisi PDIP, Arteria Dahlan yang menyebut aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, dan jaksa tidak bisa dioperasi tangkap tangan (OTT) dipatahkan pakar hukum.