"KPK

Menteri BUMN periode 2011-2014, Dahlan Iskan akan menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan menghentikan proses penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, meskipun telah resmi mendaftar mengikuti proses Pemilu maupun Pilkada 2024 nanti.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan (HH), diduga kondisikan perkara yang tengah diajukan kasasi, di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak tak hanya dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim, serta serta dicabut Hak politik selama lima tahun terhitung ketika terpidana selesai menjalani masa pemidanaan.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak dituntut 12 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim.

Dokumen berisi catatan transaksi transfer uang ke beberapa pihak ditemukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menggeledah rumah Bacaleg PKB Dapil Gorontalo, Reyna Usman di Kabupaten Badung, Bali.

Menteri BUMN periode 2011 hingga 2014, Dahlan Iskan batal memberi keterangan untuk KPK soal kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011 hingga 2021 pada Kamis (7/9). 

Agar tidak menimbulkan kegaduhan dan prasangka buruk, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem usul agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dan memeriksa semua calon presiden (Capres) yang namanya sudah muncul di publik. 

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, Muhammad Kuncoro Wibowo telah selesai menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020-2021.

Bakal Cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Muhaimin Iskandar, menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis (7/9).

Pemanggilan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dalam mengusut dugaan kasus korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tahun 2012, tak bisa dikaitkan dengan politik.

Pendiri perusahaan multifinance TEZ Capital and Finance, Arwin Rasyid memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kedua kalinya dalam perkara dugaan korupsi proyek pengadaan tanah di Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis (7/9). 

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, akan menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2012. 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo merespons temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait 23.800 orang aparatur sipil negara (ASN) yang terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum (Ketum) PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin akan dilakukan pada Kamis besok (7/9).