Sidang dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) APBD Pemprov Jatim dengan terdakwa, Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (19/9).
"KPK
KPK Pastikan Tak Hanya Sahat, Kasus Dana Hibah Pemprov Jatim Berpotensi Penetapan Tersangka Baru
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan dugaan korupsi dana hibah pokok pikiran (Pokir) APBD Pemprov Jatim tak hanya menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur non aktif Sahat Tua P. Simandjuntak, Rusdi, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi.
Kasus Korupsi Proyek Tol MBZ, Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama Resmi Jadi Tersangka
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofiah Balfas (SB), sebagai tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi proyek jalan Tol Jakarta Cikampek II (Japek) elevated alias Tol MBZ.
Bekas Dirut Pertamina Karen Agustiawan Resmi Pakai Rompi Oranye Tahanan KPK
Setelah diperiksa selama sekitar 9 jam, Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina tahun 2009-2014, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, resmi pakai rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Karen Agustiawan Ditahan KPK Hingga 20 Hari ke Depan
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 2009-2014, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina periode 2011-2021.
Korupsi Uang Perjalanan Dinas, Novel Dipecat KPK
Seorang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipecat lantaran melakukan pelanggaran fraud administrasi perjalanan dinas.
Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Windy Idol Penuhi Panggilan KPK
Windy Yunita Bastari Usman alias Windy Idol akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) setelah sebelumnya sempat mangkir.
KPK Resmi Tahan Mantan Dirut Transjakarta Kuncoro Wibowo
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Transjakarta, Muhammad Kuncoro Wibowo (MKW) dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2020, pada Senin (18/9).
Sahat Tua P Simandjuntak Akui Terima Suap Hibah Pokir Rp2,750 Miliar, Bukan Rp39,5 Miliar
Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak ngotot hanya menerima uang suap tidak sebesar yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengaku hanya menerima uang suap sebesar Rp2,750 miliar, bukan Rp39,5 miliar.
Sidang Korupsi Dana Hibah Pemprov Jatim, Sahat Bacakan Pledoi, Rusdi Minta Keringanan Hukuman
Sidang kasus dugaan korupsi pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif, Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya yakni Rusdi kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (15/9).
Soal Temuan Proyek Tol Rugi 4,5 T, PUPR Ditunggu KPK kok Belum Lapor Balik
Kementerian PUPR diharapkan dapat segera melaporkan tindak lanjut atas temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi kerugian keuangan negara Rp4,5 triliun dalam proyek jalan tol di era Presiden Joko Widodo.
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak Bantah Temui Tersangka
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak membantah tuduhan telah bertemu dengan tersangka dan tahanan kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Dadan Tri Yudianto.
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan Penuhi Panggilan KPK
Menteri BUMN periode 2011-2014, Dahlan Iskan memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan Dijadwalkan Dipanggil KPK Hari ini
Menteri BUMN periode 2011-2014, Dahlan Iskan akan menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) tahun 2011-2021.
KPK Tetap Proses Koruptor Meski sebagai Capres
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan menghentikan proses penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, meskipun telah resmi mendaftar mengikuti proses Pemilu maupun Pilkada 2024 nanti.