Jelang perhelatan Pemilu dan Pilkada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak masyarakat ikut memelototi APBN dan APBD di daerah masing-masing yang kerap membengkak, sebagai modus yang sudah lazim.
"KPK
KPK: Money Politic Masih Berjalan karena Separuh Rakyat Indonesia Belum Sejahtera
Money politic atau politik uang masih akan selalu terjadi di setiap penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada. Sebab, saat ini 50 persen masyarakat Indonesia belum sejahtera.
Firli Bahuri Tegaskan Semua Buronan KPK Pasti Tertangkap Termasuk Harun Masiku
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memberikan merespon adanya tudingan bahwa buronan Harun Masiku tidak akan ditangkap di era kepemimpinan saat ini. Tudingan itu pun ternyata sebelumnya juga pernah ada terkait dengan Izil Azhar pada saat itu juga buron.
Firli Bahuri Cs Tak akan Tinggal Diam Hadapi Money Politic Pemilu 2024
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI tidak akan tinggal diam menghadapi praktik money politics yang terjadi di masa Pemilu 2024 mendatang. Seluruh pihak yang terlibat dalam hajatan demokrasi itu diminta untuk tidak terlibat dalam jual beli suara.
Kepala Baguna PDIP Terjerat Dugaan Korupsi di Basarnas, KPK Bakal Kembangkan ke TPPU
Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) Pusat PDI Perjuangan, Max Ruland Boseke terseret dalam kasus dugaan korupsi pengadaan truk angkut personel dan rescue carrier vehicle tahun 2014 di Basarnas RI tahun 2012-2018.
Mantan Dirjen Minerba Ridwan Djamaluddin Tempatnya Bisa di KPK atau Kejagung?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal koordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba, Ridwan Djamaluddin.
Kepala Basarnas dan Anak Buahnya Akui Terima Uang Suap Lelang Proyek
Kepala Basarnas RI periode 2021-2023, Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi (HA) dan Koorsmin Kabasarnas RI Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC) mengakui telah menerima uang dari pihak swasta terkait lelang proyek di Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023.
Dalami Kasus Korupsi Kabasarnas, Puspom TNI Periksa Saksi dan Sita Dokumen
Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI tengah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang menyeret Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC).
Gazalba Saleh Divonis Bebas, Hakim Dinilai Gagal Lihat Realita Kausalitas Pidana
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Bandung dianggap gagal melihat realita peristiwa pidana, karena memvonis bebas Hakim Agung non-aktif, Gazalba Saleh.
Politisi PDIP Harun Masiku Buronan KPK Diyakini Segera Ditangkap
Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98 optimis Harun Masiku buronan KPK bakal segera tertangkap, berkat kerjasama lembaga antirasuah itu dengan dan Polri yang makin kuat.
Sidang Sahat di Kasus Dana Hibah Pokir Jatim, Jaksa Hadirkan Ahli Hukum Administrasi Negara
Pasca sepekan libur, Pengadilan Tipikor Surabaya kembali menyidangkan kasus dugaan korupsi dana hibah Pokir Pemprov Jatim dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak dan ajudannya Rusdi, Selasa (8/8).
Selain Harun Masiku, KPK Juga Komitmen Tangkap Dua Buronan Lainnya
Bukan hanya Harun Masiku, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen menangkap dua buronan lainnya untuk segera diadili dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi.
Hadapi Modus Korupsi yang Makin Kompleks, KPK Gandeng IACA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus meningkatkan kompetensi dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Salah satunya dengan bekerja sama dengan International Anti-Corruption Academy (IACA), organisasi internasional yang berbasis di Laxenburg, Austria.
KPK Dalami Sebaran Uang Gratifikasi Andhi Pramono pada Guru dan Wiraswasta
Dua orang saksi dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sebaran uang gratifikasi yang diterima mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, Andhi Pramono (AP).
KPK Dalami Sebaran Uang Gratifikasi Andhi Pramono pada Guru dan Wiraswasta
Dua orang saksi dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sebaran uang gratifikasi yang diterima mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar, Andhi Pramono (AP).