"KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur tahun 2018-2019, Senin (10/4).

Laporan yang dilayangkan Simpul Aktivis Angkatan 1998 atau Siaga 98 soal dugaan tindak pidana korupsi transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan ditindaklanjuti KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta tidak ada lagi pihak-pihak yang membangun narasi kontraproduktif yang dapat mengganggu stabilitas pemberantasan korupsi. KPK sendiri tetap menghargai adanya laporan dinamika di internal dan isu dugaan kebocoran dokumen kepada Dewan Pengawas (Dewas).

Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tetap solid dan waspada terhadap adanya upaya sistematis yang mengganggu kerja pemberantasan korupsi di tanah air.

Pemberhentian Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantik polemik berbagai pihak. Di Kota Surabaya, organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus menyoroti kinerja Ketua KPK Firli Bahuri.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga penegak hukum paling dipercaya masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sejak UU tentang KPK direvisi, kedisiplinan dalam bekerja melakukan pemberantasan korupsi yang sesuai dengan aturan semakin tinggi.

Dalam tangkap tangan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Kamis malam (6/4), setidaknya ada 28 orang yang ditangkap. Penangkapan ini dilakukan di 4 lokasi berbeda.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Pemuda Pemerhati Indonesia (LPPI) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengalami perubahan menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.

Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil (MA) dan dua orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga kluster perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai terjaring kegiatan tangkap tangan pada Kamis malam (6/4).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil (MA), dan dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tiga kluster perkara, Jumat malam (7/4).

Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, dan dua pejabat lain, Jumat (7/4), mengenakan rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).