"KPK

Temuan 15 pucuk senjata api berbagai jenis dari kediaman seorang pengusaha bernama Mahendra Dito S alias Dito Mahendra akan diusut, terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD).

Anggaran Makan dan minum (Mamin) senilai Rp 35 miliar di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dianggap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak rasional. Hal itu terungkap saat pembahasan Monitoring Center Prevention (MCP) tahun 2022 kemarin, dan rekamannya mencuat ke publik.

Pengambilan keputusan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dipastikan dilakukan secara kolektif kolegial kelima pimpinan, tidak hanya diputuskan oleh satu pimpinan saja.

Gaya hidup mewah pejabat maupun keluarganya tak hanya jadi sorotan masyarakat. Tapi juga membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak. Karena ada indikasi korupsi di balik gaya hidup mewah para pejabat dan keluarganya itu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyebut tim Badan Anggaran (Banggar) pernah menggelar rapat berkali-kali bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, usai anggaran makan dan minum (Mamin) sebesar Rp 35 Miliar di Pemkab Malang menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui kegiatan pendampingan Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi) saat pembahasan Monitoring Center Prevention (MCP) pada Bulan Februari tanggal 15 tahun 2022 lalu.

Sebuah tudingan dilontarkan mantan Ketua Komisi III DPR RI, I Gede Pasek Suardika, kepada Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Dua mantan pimpinan KPK itu dianggap sebagai politisi berbaju penegak hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang, Cakung, Jakarta Timur tahun 2018-2019.

Asisten pribadi Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Yogi Arie Rukmana, akan kooperatif jika mendapat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atas dugaan menjadi perantara penerimaan uang dugaan gratifikasi seperti dilaporkan Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso.

Dua pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjalani klarifikasi di KPK, Selasa (14/3), terkait harta kekayaan yang dilaporkan di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Diduga terlibat pusaran harta kekayaan mencurigakan mantan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Rafael Alun Trisambodo, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro (WS), tercatat punya harta senilai Rp14,3 miliar.

Uang negara yang berputar di Kementerian Keuangan, melalui transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun yang diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, diminta untuk diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anggota DPRD Jatim, Sahat Tua P Simandjuntak dengan meminta jatah ijon fee atas dana hibah pokok pikiran (Pokir) untuk kelompok masyarakat (Pokmas) tak hanya pada tahun 2021 hingga 2022.

Beredar rekaman teguran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal besarnya anggaran makan dan minum (Mamin) di tahun 2021 sebesar Rp35 miliar di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.

Tenaga Ahli PD Pasar Jaya, Rosario De Marshall alias Hercules hadir memenuhi panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), Rabu (8/3).