"KPK

Selain penerapan pasal dugaan penerimaan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen akan menjerat mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo (RAT) dengan sangkaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen menuntaskan kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo (RAT). Termasuk akan melakukan pemeriksaan terhadap korporasi maupun perorangan.

Sebanyak 30 tas mewah berbagai merek luar negeri dan uang yang diamankan sebagai barang bukti kasus dugaan penerimaan gratifikasi oleh pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan ditampilkan bersama dengan tersangka Rafael Alun Trisambodo (RAT), Senin sore (3/4).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan bersih-bersih di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setelah menetapkan mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Rafael Alun Trisambodo (RAT), sebagai tersangka.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon sorotan publik soal harta beberapa pejabat yang dinilai janggal. Untuk itu, pekan depan nama-nama yang menjadi sorotan publik akan dilakukan pemanggilan untuk diklarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) upayakan pendekatan strategi pencegahan korupsi agar perempuan tidak menjadi korban korupsi seksual. Mengingat, terdapat temuan bukan hanya soal materi, tetapi juga adanya korupsi seksual.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membeberkan barang bukti yang telah diamankan dalam penggeledahan maupun bukti terkait dugaan penerimaan gratifikasi oleh mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan stakeholder terkait untuk menelusuri dugaan tindak pidana korupsi terhadap temuan soal transaksi janggal senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan uang sekitar Rp 40 miliar dari safe deposit box (SDB) yang dimiliki mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo. Sumber uang tersebut pun akan ditelusuri dalam penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Rafael.

Saat penetapan tersangka, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata langsung melakukan penggeledahan di rumah mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo (RAT).

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus melakukan penggeledahan dalam rangka melengkapi bukti-bukti terkait kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) TA 2020-2022.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang senilai Rp 1,3 miliar saat menggeledah apartemen di Pakubuwono, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (27/3).

Penetapan tersangka yang diiringi penahanan terhadap anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Nasdem, Ary Egahni, bersama Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat yang merupakan suaminya sudah diketahui partai tempatnya bernaung.

Penangkapan dan penetapan Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan istrinya Ary Egahni sebagai tersangka penerima suap sejumlah SKPD di Pemkab Kapuas menambah panjang daftar kader partai politik yang terlibat tindak pidana korupsi.