"KPK

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan keluarga merupakan lingkungan terkecil yang dapat mencegah seseorang melakukan korupsi. Karena itu, Firli meminta keluarga ikut berperan dalam mencegah perilaku koruptif yang dapat merusak kehidupan bangsa.

PDI Perjuangan keberatan atas penyematan status buronan kepada tersangka dugaan suap dan gratifikasi di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H. Maming.

Mardani H Maming akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (28/7). Saat dating, Maming membawa surat berlogo Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Mardani H Maming resmi dinonaktifkan sebagai Bendahara Umum (Bendum) PBNU. Keputusan ini diambil usai Maming menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming langsung diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis sore (28/7).

Jadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ktua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan untuk menyerahkan diri, Kamis (28/8).

Aliran uang hingga dugaan adanya pengumpulan uang dari para kontraktor didalami tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan suap terkait pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) TA 2020 pada Dinas PUTR.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memburu dan menangkap Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming jika hari ini tidak menyerahkan diri.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut tuntas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) karena mengalami pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia.

Sejumlah kiai pesantren angkat suara usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan Bendahara Umum PBNU Mardani H Maming dalam daftar pencarian orang (DPO).

Gugatan praperadilan Mardani H. Maming ditolak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan proses penyidikan perkara dugaan suap dan gratifikasi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan menjadi bahan bancakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengeksploitasi habis-habisan.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset mobil yang dimiliki Walikota Bekasi non-aktif, Rahmat Effendi (RE) alias Pepen. Penelusuran dilakukan melalui seorang pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang dicecar sejumlah pertanyaan saat dipanggil KPK dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Pepen.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset mobil yang dimiliki Walikota Bekasi non-aktif, Rahmat Effendi (RE) alias Pepen. Penelusuran dilakukan melalui seorang pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang dicecar sejumlah pertanyaan saat dipanggil KPK dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Pepen.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aset mobil yang dimiliki Walikota Bekasi non-aktif, Rahmat Effendi (RE) alias Pepen. Penelusuran dilakukan melalui seorang pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang dicecar sejumlah pertanyaan saat dipanggil KPK dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Pepen.