"KPK

Tujuh Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) TNI Angkatan Udara (AU) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait proses hingga teknis pelaksanaan pengadaan Helikopter Angkut AW-101 tahun 2016-2017.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimis gugatan praperadilan yang diajukan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel akan ditolak Hakim.

Usai mengumumkan tersangka Mardani H. Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan foto dan surat DPO Maming.

Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming telah resmi menyandang status buronan KPK. Maming dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terhitung mulai hari ini, Selasa (26/7).

Sangat disayangkan seorang mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) menjadi kuasa hukum gugatan praperadilan tersangka kasus tindak pidana korupsi, yaitu tersangka Mardani H. Maming.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memasukkan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Hal itu dilakukan karena Maming tidak kooperatif saat dipanggil sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.

Presenter TV Brigita Purnawati Manohara memastikan akan segera mengembalikan uang yang diterimanya dari Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.

Kabar adanya kegiatan tangkap tangan di daerah Bangkalan, Jawa Timur pada Senin (25/7) dibantah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi sikap kooperatif presenter TV Brigita Purnawati Manohara yang akan mengembalikan uang dan barang yang diberikan oleh tersangka Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.

Sebagai orang yang pernah menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto (BW) seharusnya bisa memberikan arahan yang baik kepada kliennya, yakni Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming. Salah satunya menyarankan kliennya kooperatif atau tidak kabur saat hendak dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming untuk kooperatif. Bahkan, KPK mengancam akan terbitkan status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming berhasil lolos saat hendak dijemput paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diduga kuat ada orang kuat di belakang Maming.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum menemukan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming saat hendak dilakukan upaya jemput paksa.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerjunkan tim penyidiknya untuk memantau sidang lanjutan praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (25/7).