Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerjunkan tim penyidiknya untuk memantau sidang lanjutan praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (25/7).
"KPK
Hasil Survei LSI: Mayoritas Publik Nilai Kinerja KPK Tangani Korupsi Sangat Baik
Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sangat baik oleh mayoritas publik dalam memberangus praktik korupsi di lingkungan pejabat tinggi negara.
Ungkap Penangkapannya Oleh KPK, Hakim Itong: Tidak Ada Bukti, Hanya Pengakuan
Itong Isnaeni Hidayat mengungkap peristiwa penangkapan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap pembubaran PT.Soyu Giri Primedika SGP (SGP).
Maming Diduga Dirikan Sejumlah Perusahaan untuk Samarkan Uang Suap Rp 104 Miliar
Terungkap, Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming diduga gunakan beberapa perusahaan yang terafiliasi dengannya untuk menyamarkan penerimaan uang diduga suap mencapai Rp 104 miliar lebih.
Di Sidang Praperadilan, KPK Siap Beberkan Bukti Mardani H. Maming Terima Suap dan Gratifikasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan beberkan bukti-bukti keterlibatan Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming hingga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalsel.
Diperiksa KPK Hampir 11 Jam, Paman Mardani H Maming Bungkam
Muhammad Bahruddin, paman dari tersangka Mardani H. Maming, memilih bungkam usai menjalani pemeriksaan selama hampir 11 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa malam (19/7).
KPK Ungkap Banyak Laporan Money Politic saat Pembahasan Aturan hingga Pemilu
Money politic menjadi perhatian tersendiri bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setiap praktik politik, seperti Pemilu.
Survei KPK: Jadi Calon Bupati Butuh 30 M, untuk Menang 75 M
Berdasarkan hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), biaya untuk menjadi calon bupati atau walikota mencapai angka Rp 30 miliar. Sementara untuk menang atau terpilih sebagai bupati atau walikota membutuhkan anggaran dua kali lipat, yaitu mencapai Rp 75 miliar.
KPK Ancam Pidanakan Pihak-pihak yang Bantu Pelarian Ricky Ham Pagawak
Ancaman pidana berlaku kepada pihak-pihak yang turut membantu pelarian dan menyembunyikan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak.
KPK Tetapkan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak Masuk DPO
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ambil kompromi lagi pada Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak yang kabur saat hendak dijemput paksa. Kini, KPK telah menetapkan yang bersangkutan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).
Bupati Mamberamo Tengah Papua Kabur saat akan Dijemput Paksa KPK
Bupati Mamberamo Tengah, Papua, Ricky Ham Pagawak kabur saat hendak dijemput paksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mangkir dari Panggilan Penyidik, KPK Ultimatum Mardani H Maming
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa proses praperadilan yang diajukan Kuasa Hukum Mardani H. Maming tidak akan menghalangi lembaga antirasuah mengusut kasus suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Dugaan Korupsi, Suharso Monoarfa Dilaporkan ke KPK
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi.
Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Istri Mardani Maming Diminta Kooperatif
Istri dari Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H. Maming, Erwinda, tidak hadir alias mangkir dari panggilan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu kemarin (13/7).
KPK Tegaskan Kasus Dugaan Gratifikasi Lili Pintau Siregar Tak Bisa Dilanjutkan Dewas
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kasus dugaan pelanggaran berupa gratifikasi eks Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar (LPS) terkait fasilitas menonton MotoGP Mandalika tidak dapat diteruskan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK alias gugur.