luhut panjaitan

Penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus persoalan minyak goreng di Jawa-Bali dinilai tidak akan efektif.

Meskipun saat ini utang Indonesia tercatat Rp 7.000 ribu triliun, namun jumlah itu menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan terbilang masih kecil.

Kepercayaan yang kerap ditunjukkan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, merupakan cara untuk mempertahankan kekuasaan. Luhut "dipelihara" Jokowi sebagai alat untuk menghadapi Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan.

Usai mendapatkan tugas baru dari Presiden Jokowi menangani persoalan minyak goreng, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan langsung tancap gas dengan berencana mengaudit seluruh perusahaan sawit.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan masih meyakini sekaligus optimis Uni Emirat dan Arab Saudi bersedia untuk membantu pendanaan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Lazimnya saat Presiden Joko Widodo tidak berkenan dengan kinerja menteri, maka jalan perombakan akan dilakukan. Namun kemarahan Jokowi kepada menteri yang berwacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, tampaknya tidak akan berujung sama.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendapat tambahan tugas baru dari Presiden Joko Widodo setelah ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar para menterinya tidak lagi bicara soal penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, harus diiringi langkah tegas serta komitmen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai perdana menteri Indonesia, hal ini lantaran melakukan sejumlah pekerjaan di luar pokok dan fungsinya yakni mengurus kelautan dan juga investasi.

Pandangan dari tim kuasa hukum Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyati dinilai keliru oleh Jurubicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi.

Upaya hukum untuk Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyati penting dilakukan. Sebab, penetapan tersangka kepada kedua aktivis HAM tersebut dinilai tidak sah dan tidak sesuai Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Upaya praperadilan bakal dilakukan Direktur Lokataru, Haris Azhar, dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti, terhadap kasus yang sedang dijalani. Praperadilan diajukan menyusul penetapan tersangka yang disematkan kepada Haris dan Fatia.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mulai dipertanyakan publik. Ini lantaran Luhut ikut campur dalam urusan kepemiluan.

Penundaan Pemilu 2024 yang kembali digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebaiknya ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Dalam menyikapi wacana ini, Jokowi harus menginduk pada partai yang telah membesarkannya, PDI Perjuangan.