Penundaan Pemilu 2024 yang kembali digaungkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebaiknya ditolak oleh Presiden Joko Widodo. Dalam menyikapi wacana ini, Jokowi harus menginduk pada partai yang telah membesarkannya, PDI Perjuangan.
- Ratusan Mahasiswa Tolak Perppu Ciptaker dan Penundaan Pemilu 2024
- Harusnya Jokowi Pecat Menteri-menteri yang Bikin Gaduh
- Kalau Pemerintah Terus Dengungkan Penundaan Pemilu, Kepercayaan Publik Makin Turun
Begitu saran dari Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi untuk Presiden Joko Widodo agar tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Di mana PDIP telah tegas menyatakan penolakan atas wacana itu.
"Jokowi harus menegaskan lagi taat konsitusi dan ikut PDIP tolak pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden. Jokowi jangan ikut Luhut yang ajarkan ajaran sesat," ujar Muslim dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/3).
Menurutnya, menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden yang diajarkan Luhut dianggap berbahaya karena melanggar konstitusi dan menjerumuskan Jokowi.
"Kelihatannya Luhut mau cari selamat atas kasus-kasusnya seperti Pandora Papers, Bisnis PCR dsb. Jika luhut sukses pengaruhi tunda pemilu dan perpanjang jabatan Jokowi, Luhut bisa terselamatkan juga," kata Muslim.
Dengan demikian, Jokowi disarankan untuk taat dan mengikuti anjuran Megawati Soekarnoputri selaku Ketum DPP PDIP yang taat konstitusi. Jokowi jangan jadi pembangkang Megawati dan PDIP yang telah membesarkan dan setia menjadikannya presiden 2 periode sesuai konsitusi.
“Jokowi harus bersyukur dan terima kasih kepada Mbak Mega dan PDIP. Jangan Khianati Megawati dan PDIP karena rayuan dan godaan Luhut," pungkas Muslim.
- Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ratu Adil: Saatnya Rekonsiliasi Nasional
- Sidang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2024 di Jember Masuki Penyampaian Kesimpulan
- Tak Ada Perbedaan Ideologi Partai antara Gerindra dan PDIP, Pertemuan Megawati dan Prabowo Sudah Direncanakan
