Setiap pejabat pemerintah perlu berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Apalagi jika mengatasnamakan rakyat demi kepentingan kelompok tertentu.
Luhut Panjaitan
Demokrat: LBP Jangan Jerumuskan Presiden Dengan Wacana yang Inkonstitusional
Klaim Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan,bahwa pemilih Partai Demokrat, Gerindra, dan PDIP mendukung isu penundaan Pemilu 2024 dipertanyakan.
Bukan Pengurus Partai, Luhut kok Klaim PDIP, Gerindra dan Demokrat Dukung Pemilu Ditunda
Seakan memastikan spekulasi liar tentang wacana penundaan pemilu bahwa Istanalah yang selama ini mendorong, terkonfirmasi dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).
Usulan Anies Hentikan PTM 100 Persen Ditolak Luhut Dinilai Aneh
Keputusan Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Pandjaitan yang menolak usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang penghentian Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen, dinilai aneh.
Mengangkat Telepon saat Jokowi Pidato, Bisa jadi Luhut Merasa "The Real President"
Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Andi Yusran menilai tindakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengangkat telepon saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato, tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun.
Bareng Luhut, Jokowi Resmikan Sejumlah Infrastruktur di Sumut
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara pada Rabu (2/2). Presiden beserta rombongan sudah lepas landas dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Kota Tangerang pada pukul 07.00.
Larangan Ekspor Batubara Dibatalkan, Bukti Jokowi Tak Lagi Berwibawa dan Ditawan Kartel
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membatalkan keputusan pemerintah yang melarang ekspor batubara. Keputusan itu diambil Luhut setelah melakukan rapat maraton dengan beberapa pihak.
Luhut Pastikan Omicron Belum Masuk ke Indonesia
Varian baru virus corona yakni Omicron betul-betul diwaspadai oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan ketat bagi warganegara asing maupun warganegara Indonesia yang datang dan pergi dari dan ke Indonesia. Pasalnya, penyebaran virus yang datang dari Afrika ini lebih cepat dibandingkan varian Delta.
Pansus Bisa Panggil Pemegang Hak Konsesi Lahan Terkait Lahan Luhut di IKN
Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) terbuka untuk memanggil pemegang hak konsesi lahan yang masuk dalam kawan IKN di Kalimantan Timur.
Channel YouTube Mata Najwa Beberkan Bagian Lahan Luhut Pandjaitan Dipakai untuk IKN
Mata Najwa menyebut nama Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mencuat dalam lahan yang digunakan untuk Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Jika Luhut Tidak Terlibat Dugaan Bisnis PCR, Seharusnya Berani Diaudit BPK dan KPK
Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) telah melaporkan Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) ke Polda Metro Jaya atas dugaa kolusi dan nepotisme bisnis PCR.
Masyarakat Diminta Tak Panik Soal Omicron, Fadli Zon Nilai yang Bikin Panik Itu Saat Diumumkan Karantina Jadi 7 Hari
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menanggapi imbauan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan yang mengatakan masyarakat Indonesia tidak perlu panik menyikapi penyebaran varian Omicron.
Sebagai Mantan Penyidik KPK, Novel Baswedan Siap Audit Perusahaan Luhut Atas Dugaan Bisnis PCR
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan yang juga ikut menjadi Auditor Rakyat yang tergabung dalam Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial, siap melakukan audit terhadap perusahaan milik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan maupun perusahaan Menteri BUMN, Erick Thohir terkait dugaan bisnis PCR.
Iwan Sumule dan Rombongan Serahkan Bukti Bisnis PCR Luhut dan Erick ke Polda Metro
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule menjalani klarifikasi atas pelaporan terhadap Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir terkait dugaan KKN di bisnis PCR di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya.