Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan disebut sebagai perdana menteri Indonesia, hal ini lantaran melakukan sejumlah pekerjaan di luar pokok dan fungsinya yakni mengurus kelautan dan juga investasi.
- BBM Euro 5 Bisa Pangkas Subsidi Energi Hingga Rp 50 Triliun
- Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Segera Dilanjutkan, Luhut: Sudah Deal dengan China
- SBY Tidak Kaget Jokowi Beri Banyak Tugas ke Luhut
Pengamat politik Jamiluddin Ritonga berpendapat, anggapan bahwa Luhut sebagai perdana menteri dalam kabinet ini akan merusak citra Presiden Jokowi sebagai kepala negara.
Terlebih, di Indonesia bukan negara monarki, melainkan republik yang kepala negaranya adalah presiden bukan perdana menteri.
"Hal itu tentu tidak baik, karena berdampak terhadap kepemimpinan presiden. Peran besar Luhut dalam kabinet Presiden Jokowi tentu dapat berdampak pada turunnya wibawa presiden di mata masyarakat,” tegas Jamiluddin dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (1/4).
Selain itu, kata Jamiluddin, peran Luhut yang besar juga dapat mempengaruhi soliditas kabinet. Karena, para menteri yang tupoksinya dimasuki Luhut, tentu sulit menerimanya.
"Hanya saja, para menteri itu tidak menunjukkan ketidaksukaannya secara frontal. Jadi, besarnya peran Luhut di kabinet Jokowi sebaiknya dikurangi. Hal itu diperlukan agar nahoda di negeri ini hanya satu dan kabinet Jokowi tetap solid,” saran Jamiluddin.
- Warga Antre Beli Sembako Murah hingga Pingsan, Ini Usul Al-Hasanah Foundation kepada Presiden Jokowi
- Rencana Jokowi Sematkan Pangkat Jenderal ke Prabowo, TB Hasanuddin: Dalam TNI Tak Ada Pangkat Kehormatan
- BBM Euro 5 Bisa Pangkas Subsidi Energi Hingga Rp 50 Triliun
