Mafia Tanah

Propam Polda Jatim diharapkan segera menindaklanjuti dugaan mafia tanah di Desa Bululawang, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar yang melibatkan oknum Polres Blitar. 

Tim kuasa hukum dan konsultan pertanahan Sueb Abdullah, salah seorang pemilik lahan di kawasan JIIPE Manyar, mengancam akan menyeret Kepala ATR/BPN Kabupaten Gresik, Asep Heri ke pengadilan.

Aliansi Warga Berantas Mafia Tanah menggelar aksi unjukrasa di Kantor ATR/BPN Kabupaten Gresik, pada Kamis (2/10). Mereka menyoroti institusi yang mengurusi persoalan lahan atau tanah itu diduga dikuasai mafia tanah.

Terdakwa kasus pemalsuan surat H. Zainal Adym, SH dibebaskan dari jeratan hukum. Majelis hakim yang diketuai Dewantoro menyatakan terdakwa tidak terbukti membuat maupun menggunakan surat palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke 1 Pasal 263 ayat (1) KUHP dan alternatif ke 2 Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Rudolf Ferdinand Purba Siboro selaku penasihat hukum H. Zainal Adym, terdakwa kasus pemalsuan surat yang saat ini sedang diadili di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya berharap kliennya dibebaskan dari jeratan hukum lantaran telah menang dibeberapa perkara perdata yang  telah berkekuatan hukum tetap. 

Ronald Talaway selaku kuasa hukum pelapor kasus pemalsuan surat angkat bicara terkait dugaan bocornya putusan majelis hakim yang akan menjatuhkan vonis bebas ke terdakwa H. Zainal Adym, SH

Sikap tegas pemberantasan mafia tanah kembali ditegaskan Presiden Joko Widodo. Ia bahkan meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang kini dipimpin Hadi Tjahjanto untuk tidak ragu menindak tegas mafia tanah.

Subdit II Hardabangtah Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim berhasil meringkus mafia tanah yang menipu puluhan orang hingga menyebabkan kerugian korban senilai Rp5,6 Miliar.

Diduga terlibat jaringan mafia tanah di Jakarta dan Bekasi, Polda Metro Jaya menangkap empat pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Upaya pemberantasan mafia tanah yang dilakukan Kemenko Polhukam disambut positif masyarakat. Dalam keterangan sebelumnya, Menko Polhukam, Mahfud MD berjanji akan tuntaskan persoalan mafia tanah.

Polri menyatakan siap menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk memberantasan mafia tanah yang masih marak terjadi di Indonesia.

Pencabutan izin konsesi lahan hutan dan izin usaha pertambangan mineral dan batubara mendapat dukungan dari koordinator Komunitas Tionghoa Anti Korupsi (KomTak), Lieus Sungkharisma.

Kasus mafia tanah yang dialami artis Nirina Zubir belakangan ini merupakan salah satu contoh nyata betapa kasus mafia tanah memang banyak dialami warga.

Meski Presiden Joko Widodo telah tegas memerangi mafia tanah, namun kasus perampasan tanah masih marak di berbagai daerah. Hingga kini persoalan mafia tanah di Indonesia hingga kini masih menjadi PR besar pemerintah yang tak kunjung rampung. 

Politisi PDI Perjuangan Bambang Beathor Suryadi memberi saran pada Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kemelut sengketa dan perampasan tanah di negeri ini. Saran itu adalah penerbitan Perppu Buka Peta Data Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).