mafia tanah

Meski Presiden Joko Widodo telah tegas memerangi mafia tanah, namun kasus perampasan tanah masih marak di berbagai daerah. Hingga kini persoalan mafia tanah di Indonesia hingga kini masih menjadi PR besar pemerintah yang tak kunjung rampung. 

Politisi PDI Perjuangan Bambang Beathor Suryadi memberi saran pada Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan kemelut sengketa dan perampasan tanah di negeri ini. Saran itu adalah penerbitan Perppu Buka Peta Data Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) akan terus berjuang bersama masyarakat Desa Cijayanti dan Bojong Koneng, Bogor, Jawa Barat untuk mengembalikan hak tanah yang diduga diserobot PT Sentul City.

Presiden Joko Widodo terlihat belum menunjukkan keberpihakannya atas persoalan sengketa tanah beserta mafia tanah yang marak terjadi di sejumlah wilayah. 

Anggota Komisi II DPR RI yang membidangi agraria, Guspardi Gaus meminta kasus perubahan kepemilikan sertifikat rumah milik orang tua mantan Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat, Dino Patti Djalal harus diusut tuntas hingga kepada aktor yang terlibat, termasuk kemungkinan keterlibatan unsur internal Badan Pertanahan Nasional (BPN).