masa jabatan kades

Perjuangan Kepala Desa se-Indonesia terkait masa jabatan akhirnya berbuah manis. Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang diwakili Mendagri Tito Karnavian bersama Badan Legislasi (Baleg)  DPR RI dalam pembahasan tingkat I revisi Undang-Undang (UU) tentang Desa menjadi 8 tahun maksimal 2 periode secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 

Sembilan fraksi menyetujui agenda revisi UU 6/2014 tentang Desa. Salah satu poin krusialnya mendukung perpanjangan jabatan kades yang mulanya 6 tahun menjadi 9 tahun dalam satu periode.

Penambahan masa jabatan kepala desa (Kades) menjadi sembilan tahun untuk dua periode yang masuk usulan draft revisi UU 6/2014 tentang Desa menuai kritik.

PDI Perjuangan dianggap jadi pihak yang paling diuntungkan kalau usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa (Kades) benar-benar dikabulkan menjadi 9 tahun dan dapat maksimal 2 periode.

Anggaran Dana Desa diusulkan untuk naik hingga 100 persen. Usulan itu muncul dalam pembahasan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dilakukan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, pada Kamis (22/6).

Masa jabatan kepala desa (Kades) yang didorong berubah menjadi 9 tahun oleh PDI Perjuangan sarat kepentingan politik Pemilu 2024.

Usulan PDI Perjuangan memperpanjang masa jabatan kepala desa (Kades), tidak disetujui oleh sejumlah kalangan.

Perpanjangan jabatan kepala desa yang diusulkan menjadi sembilan tahun belum tentu bisa menyelesaikan konflik pilkades yang selama ini terjadi. Apalagi jika perpanjangan masa jabatan berdalih sebagai solusi efektivitas kinerja kepala desa.