#minyak Goreng

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah tidak akan membuat rakyat senang. Sebab yang dibutuhkan saat ini adalah stabilnya harga kebutuhan pokok sesuai kemampuan daya beli masyarakat.

Presiden Joko Widodo melarang keras anak buahnya mendengungkan wacana penundaan pemilu yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Wacana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membentuk satuan tugas gabungan bersama Polri untuk melakukan pengawasan dan pemantauan dari hulu ke hilir pendistribusian minyak goreng disambut baik Komisi VII DPR RI.

Bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng seharusnya tidak perlu dikeluarkan jika pemerintah mampu mengatasi mafia minyak goreng.

Janji Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk tidak kalah dengan mafia minyak goreng ditagih. Apalagi pada pertengahan Maret lalu, Mendag Lutfi sesumbar akan mengumumkan siapa tersangka mafia minyak tersebut dalam rapat dengan DPR

Kebijakan Presiden Joko Widodo membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20,5 juta masyarakat akibat kenaikan harga minyak goreng tidak menyelesaikannya persoalan.

Operasi pasar minyak goreng curah kembali digelar di Pasar Legi Ponorogo, Jumat (1/4/2022). Namun pada operasi kali ini tampak sepi antrian warga.

Komisi III DPR RI meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas mafia minyak goreng yang belakangan menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Dugaan penetapan harga, kartel, dan penguasaan pasar minyak goreng (migor) oleh produsen berhasil diendus Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam proses penegakkan hukum yang dilakukan sejak Januari 2022 lalu.

Menjelang ramadhan dan idul fitri 1443, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso menggelar rapat koordinasi sekaligus membentuk tim kewaspadaan dini daerah, di Cafe Orilla, Bondowoso, Rabu (30/3).

Solusi menyelesaikan masalah lonjakan harga minyak goreng (migor) yang ditawarkan PDI Perjuangan dinilai belum efektif. Pasalnya untuk mendorong masyarakat beralih ke minyak kelapa tak semudah membalik telapak tangan.