miras

Satpol PP Kota Surabaya berhasil mengamankan 72 botol minuman beralkohol (mihol), dalam pengawasan Rekreasi Hiburan Umum (RHU) selama Ramadhan. 

Jelang Hari Raya Idul Fitri, Polres Probolinggo Kota memusnahkan ribuan barang bukti hasil operasi keselamatan dan operasi pekat Semeru 2024.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya merazia toko kelontong yang menjual minuman beralkohol (minhol) tanpa izin di Jalan Jarak Surabaya, Selasa (30/1) malam.

Satpol PP Surabaya menyegel salah satu RHU di Surabaya Barat yang menjual minuman beralkohol (Minhol) tidak sesuai izinnya pada Kamis (4/1) kemarin. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meminta dan mendesak kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk segera mencabut izin restoran hingga karaoke yang diketahui terindikasi menyediakan fasilitas layaknya diskotek dan atau klub malam.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan instruksi tegas kepada camat untuk memetakan titik-titik rawan praktik minuman keras (miras) ilegal, judi dan prostitusi. 

Kasus penganiayaan dialami oleh Abdilah Gasmal Fadaukas (22) yang dilakukan tak lain oleh temannya sendiri, kini telah ditangani Polres Bondowoso.

Dianggap melecehkan Nabi Muhammad SAW dengan menyebut Miras singkatan dari Minuman Rasulullah, puluhan ulama Madura dengan didampingi Ormas Aliansi Masyarakat Madura (AMI) mengadukan Budi Dalton ke Polda Jatim, Selasa (22/11).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Probolinggo menyita ratusan botol miras berbagai jenis di sebuah rumah warga di jalan lingkar utara Kota Probolinggo.

Tempat Hiburan Malam (THM) Areda Cafe and Resto di Kabupaten Madiun disebut belum memiliki ijin operasioanal. Pemilik Areda Cafe Agus Sulistyo membantah.

Meski tanpa mengantongi izin atau ilegal, Tempat Hiburan Malam (THM) Areda Cafe and Resto di Kabupaten Madiun tetap beroperasi. THM tersebut buka di tempat yang dulunya bernama MOM cafe.

Jelang Ramadhan, anggota kepolisian di wilayah Ngawi terus melakukan operasi dengan sasaran tempat hiburan. Kali ini menyasar ke tempat karaoke yang berada di Jalan Supriyadi Ngawi atau tepatnya disekitar kantor kecamatan wilayah setempat.

Pemerintah mau mendengarkan kritik masyarakat. Buktinya saat program vaksinasi dan perdebatan mengenai investasi minuman keras. 

Pencabutan lampiran Peraturan Presiden 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang membuka investasi industri minuman keras (miras), menunjukan sikap demokratis dari seorang Presiden Jokowi yang terbuka terhadap masukan dan kritikan dari masyarakat.

Keputusan pemberian izin produksi miras dianggap sebagai kebijakan ekonomi yang ceroboh. Hal ini sangat kontradiktif, kontraproduktif, rawan penyimpangan dan sulit dikendalikan serta belum tentu dapat menghasilkan pemasukan dana yang banyak bagi negara.