Laboratorium 45 melakukan kajian komprehensif terkait dengan isu-isu terkini yang menimbulkan polemik di kalangan masyarakat untuk memberikan gambaran kepada pemerintah melalui analisis pandangan masyarakat terkait kinerja pemerintah.
omnibus law
Demo Omnibus Law, Puluhan Orang Gelar Sholat Gaib
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law(Getol) Jatim menggelar sholat Gaib untuk menolak Omnibus Law.
Ratusan Mahasiswa dan Buruh Duduki Grahadi, Desak Cabut UU Omnibus Law
Ratusan mahasiswa dan buruh dari berbagai elemen yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) melakukan aksi unjukrasa di depan gedung grahadi Surabaya untuk menolak UU Omnibus Law, Selasa (20/10).
Ketua PWNU Jatim Imbau Warga NU Tidak Usah Ikut Demo, PBNU Berjuang Melalui MK
Kiai Marzuqi Mustamar, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, berpesan kepada Badan Otonom (Banom) Nahdlatul Ulama Jawa Timur, untuk tidak mengikuti aksi demonstrasi demi menjaga ketertiban dan keamanan. PWNU Jatim sudah memasrahkan urusan Undang Undang Cipta Kerja kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Istana : Hal Baru, Wajar Masyarakat Ingin Tahu Omnibus Law UU Cipta Kerja
Wajar apabila masyarakat bertanya-tanya terkait omnibus law UU Cipta Kerja. Pasalnya, undang-undang "sapu jagat" ini merupakan hal baru dalam hukum ketatanegaraan Indonesia.
UU Ciptaker Berpotensi Melanggar Hak-hak Petani dan Nelayan, Begini Penjelasannya
Serikat Petani Indonesia (SPI) menilai ada beberapa hal kontroversial dalam pengesahan UU Cipta Kerja.
Wamti Akan Melawan Secara Konstitusional Pengesahan UU Ciptaker
Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (Wamti) akan mengambil jalan konstitusional untuk melawan pengesahan UU Cipta Kerja.
Petani Terancam, Aturan Bank Tanah UU Ciptaker Mendistorsi Reforma Agraria
UU Cipta Kerja dinilai sangat berbahaya karena mempermudah alih fungsi lahan pertanian pangan produktif.
IPPHTI Nilai UU Ciptaker Sulitkan Pemerintah Wujudkan ‘1000 Desa Mandiri Benih’
Ikatan Petani Pengendalian Hama Terpadu Indonesia (IPPHTI) menilai pasal-pasal di dalam UU Cipta Kerja (Ciptaker) menyimpan masalah.
SNI: UU Ciptaker Ciptakan Pertarungan Tidak Sehat Antara Nelayan dan Korporasi
Serikat Nelayan Indonesia (SNI) menolak pemberlakuan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. UU Cipta Kerja selain mengatur ketenagakerjaan juga mengubah, menghapus, dan bahkan menetapkan pengaturan baru terhadap UU yang berkaitan langsung maupun tak langsung dengan petani dan nelayan.
FOINI: Presiden dan DPR Harus Bertanggung Jawab Atas Kesesatan Informasi UU Cipta Kerja
Organisasi masyarakat sipil dan para aktivis yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menilai sumber disinformasi mengenai Undang-Undang atau UU Cipta Kerja adalah Presiden Joko Widodo dan DPR sama-sama tertutup
ANAK NKRI Demo Tolak UU Ciptaker di Istana Negara Bersama Para Tokoh
Aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja akan terus berlanjut. Perlawanan dengan cara demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa, pelajar, dan kelompok masyarakat sepertinya belum mencapai puncak.
Dinilai Cacat Prosedur, Paripurna RUU Cipta Kerja Harusnya Diulang
Draft omnibus law UU Cipta Kerja belum selesai. Namun, UU Ciptaker yang sudah disahkan, dan kini masih tahap perbaikan, terus menuai banyak kecaman.
Anies dan RK Diuntungkan Dari Sikap Dingin Jokowi Terhadap Pendemo UU Ciptaker
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendapat keuntungan dari sikap dingin Presiden Joko Widodo saat aksi demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja kemarin.