OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah menangkap empat orang melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan wakil ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak sejak Rabu malam (14/12) hingga saat ini, Kamis (15/12).

Sejumlah barang bukti berupa uang ikut diamankan dalam kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur, yang berlangsung sejak Rabu malam (14/12) hingga Kamis (15/12) ini. Nantinya, barang bukti ini akan menjadi alat pengembangan perkara.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak terjaring tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana hibah ke kelompok masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak kabarnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama seorang staf dan pihak swasta.

DPD Partai Golkar Jatim merasa prihatin dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak sebagaimana yang ramai diberitakan.  

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel dua ruangan di kantor DPRD Jawa Timur. Kedua ruangan itu disegel oleh petugas anti rasuah sejak Rabu (14/12).

Dunia pendidikan tercoreng. Penangkapan Rektor Universitas Negeri Lampung (UNILA) Karomani, bersama para pejabat kampus Unila lainnya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan musibah bagi dunia pendidikan.

Bupati Bogor, Ade Yasin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama beberapa pihak lainnya.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri memastikan masih melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), termasuk Walikota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen. "Walikota bekasi dan beberapa orang yang terkait sedang dilakukan pemeriksaan," ujar Firli kepada wartawan, Rabu malam (5/1).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengambil sejumlah uang saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang (5/1).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah telah menjebak Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah (NA). 

Tertangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian banyak kalangan. 

Beban politik PDI Perjuangan bertambah berat pasca tertangkapnya Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Belum lagi PDIP masih dibayang-bayangi kasus Harun Masiku dan suap Bansos yang menjerat kadernya yakni mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. 

Ada catatan penting dari operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdulah.

Penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi indikasi kuatnya oligarki di daerah. Di mana pejabat membuat kebijakan sedangkan pengusaha membutuhkan proyek yang asalnya dari pemerintah.