ott kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan operasi tangkap tangan atau OTT pertama pada awal 2024.

Operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bondowoso, dikabarkan meringkus enam orang, terdiri dari petinggi kejaksaan negeri setempat, pihak swasta, hingga staf pemerintah kabupaten.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan satu unit mobil yang digunakan tersangka Letkol Afri Budi Cahyanto (ABC) saat kegiatan tangkap tangan ke tim penyidik Puspom Mabes TNI.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan salah satu tersangka perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023, Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi ditahan ditahan untuk 20 hari pertama.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri memastikan penetapan tersangka di kasus Basarnas RI sudah sesuai prosedur hukum dan mekanisme yang berlaku.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk menangkap semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dengan tersangka Sahat Tua P Simanjuntak (STPS) selaku Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2019-2024.

Dana hibah yang digelontorkan APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun anggaran 2020-2023 sebesar Rp 7,8 triliun bocor hingga 30 persen selama dua tahun.

Resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jawa Timur (Jatim), Wakil Ketua DPRD Jatim Fraksi Golkar, Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) menyampaikan permohonan maaf untuk masyarakat Jatim.

Berdasarkan data awal, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua P. Simandjuntak menerima uang suap sebesar Rp 5 miliar dengan modus korupsi ijon dana hibah.

Resmi menetapkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dan tiga orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah Provinsi Jatim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberkan kronologis kegiatan tangkap tangan.

DPP Partai Golkar mempertimbangkan memberi bantuan hukum kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur (Jatim) Sahat Tua Simanjuntak yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dilakukan pada Rabu malam (15/12) berdampak pada aktivitas di Gedung DPRD Jatim. Pasalnya dalam OTT tersebut, KPK telah mengamankan Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak.