Pasar Semolowaru

Koperasi Semolowaru Dadi Rukun (KSDR) menerima 1 ton beras dari Pemkot Surabaya untuk mensukseskan operasi pasar murah guna menekan kenaikan harga beras di pasar Semolowaru. Rabu (20/9/2023).

Koperasi Semolowaru Dadi Rukun (KSDR) berjanji akan transparan mengenai kondisi keuangan kepada pedagang, dan bekerja profesional mengelola pasar Semolowaru pasca turunnya surat perikatan sewa yang dikeluarkan Pemkot Surabaya.

Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK) Jawa Timur melakukan aksi berkirim surat kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait pemantauan perkara perdata nomor 962/Pdt.G/2022/PN.Sby antara Noer Qodim melawan Koperasi Semolo Waru Dadi Rukun

KSDR (Koperasi Semolowaru Dadi Rukun) menyayangkan sikap arogan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Semolowaru yang menarik retribusi ke pedagang pasar Semolowaru tanpa koordinasi dengan KSDR.

Kuasa Hukum Koperasi Semolowaru Dadi Rukun (KSDR) Yetty Raharjani dan Bob S Kudmasa meminta hakim membatalkan gugatan Noer Qodim atas dugaan wanprestasi yang dituduhkan kepada KSDR

Ketua Koperasi Semolowaru Dadi Rukun (KSDR) Priya Aji Pambudi melaporkan hasil keuangan pengelolaan pasar Semolowaru memperoleh laba 4% yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSDR Ketiga tahun 2021. 

Maraknya berita yang dibangun pihak hukum Pemerintah Kota Surabaya yang menyatakan KSDR (Koperasi Semolowaru Dadi Rukun) bermasalah dan banyak hutang itu., tidak memiliki dasar yang benar.

Pengurus KSDR (Koperasi Semolowaru Dadi Rukun) bersama pedagang pasar Semoloawru gelar syukuran agar surat ikatan perjanjian sewa lahan milik Pemkot Surabaya segera diturunkan.

Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat DPP GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi) Jatim, Miko Saleh menerima aduan Ketua Koperasi Semolowaru Dadi Rukun (KSDR) Priya Aji Pambudi yang mendapatkan panggilan dari Pengadilan Negeri Surabaya, terkait perkara perdata pengelolaan pasar Semolowaru atas gugatan Noer Qodim dengan nomor 962/Pdt.G/2022/PN Sby

DPP Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jatim menanggapi pemberitaan mengenai persoalan pengelolaan pasar Semolowaru Surabaya yang tidak benar, karena masalah kelola pasar tersebut sudah selesai dan telah ditangani JPN (Jaksa Pengacara Negara) termasuk terkait biaya sewa oleh Koperasi Semolowaru Dadi Rukun (KSDR) sebagai pihak pengelola.

DPP Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jatim mempertanyakan aset Pemkot Surabaya, yakni pasar Semolowaru terbengkalai akibat proses sewa menyewa KSDR (Koperasi Semolowaru Dadi Rukun), yang tak kunjung selesai hingga saat ini.