PBNU

Usai mengumumkan tersangka Mardani H. Maming masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan foto dan surat DPO Maming.

Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming telah resmi menyandang status buronan KPK. Maming dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) terhitung mulai hari ini, Selasa (26/7).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai bebas bersyarat yang diterima Habib Rizieq Shihab (HRS) sudah sesuai dengan proses hukum yang berlaku sebagaimana disyaratkan.

Muhammad Bahruddin, paman dari tersangka Mardani H. Maming, memilih bungkam usai menjalani pemeriksaan selama hampir 11 jam di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa malam (19/7).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bakal turun mengawal kasus kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Kota Batu. Bahkan akan mengawal jalannya persidangan.

Kedekatan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan elite PKB sudah berlangsung lama.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa proses praperadilan yang diajukan Kuasa Hukum Mardani H. Maming tidak akan menghalangi lembaga antirasuah mengusut kasus suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Pimpinan Ponpes Alfalahiyyah Mlangi Yogyakarta, KH Fahmi Basya LC, mempertanyakan keputusan PBNU menunjuk dua pengacara profesional untuk mendampingi Bendahara Umum Mardani H Maming dalam upaya praperadilan melawan KPK. 

Kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh putra seorang kiai pendiri Ponpes Shiddiqiyah di Jombang, Jawa Timur direspons oleh Rabithah Ma’ahid Islamiyah (Asosiasi Pondok Pesantren) (RMI) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sudah tiga pekan Bendahara Umum PBNU Mardani H. Maming menyandang status tersangka dalam kasus dugaan suap izin tambang. Namun, hingga kini PBNU belum mengeluarkan sikap tegas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bendahara Umum PBNU Mardani H. Maming sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu. Saat ini penyidik KPK sudah memeriksa sembilan orang saksi.

Rencana Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU (LPBH NU) memberi pendampingan hukum kepada Bendahara Umum (Bendum) PBNU Mardani, H Maming yang menjadi tersangka KPK dikritisi Muhammad AS Hikam, pengamat politik yang juga mantan Menrsitek era Presiden KH Abdurrahamn Wahid.

Banyak warga NU yang menyesalkan sikap Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang menghina ketua umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di ruang publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan politisi PDIP Mardani H. Maming untuk tidak melemparkan opini tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mardani H Maming ditetapkan sebagai tersangka oleh Komis Pemberantasan Korupsi (KPK). Momentum bagi PBNU melakukan bersih-bersih di internal.