Pakar hukum pidana, Profesor Romli Atmasasmita mengatakan, seluruh pegawai KPK memang harus berjiwa Merah Putih. Sehingga, hasil akhir tes wawasan kebangsaan (TWK) harus dihormati.
Pegawai KPK
Aneh, 75 Pegawai KPK Nonaktif Mau Saja Dipolitisasi
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) sekaligus Advokat Peradi Petrus Salestinus merasa aneh dengan sikap 75 pegawai KPK tak lolos Test Wawasan Kebangsaan (TWK) yang kemudian dinonaktifkan dan membiarkan dirinya untuk dipolitisasi.
51 Pegawai KPK TMS Masih Ngantor Hingga 1 November
Sebanyak 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), termasuk 51 pegawai di antaranya dipastikan tidak bisa lanjut mengabdi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun mereka akan tetap bekerja hingga 1 November 2021.
KPK Tidak Perlu Ikuti Arahan Jokowi Terkait 75 Pegawai Tidak Lolos TWK
Politisi Gerindra Arief Poyuono mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu mengikuti arahan Presiden Joko Widodo terkait penyikapan terhadap 75 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Pakar Hukum Tata Negara Anggap TWK Pegawai KPK Tidak Melanggar Hukum, Ini Alasannya
Tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK tidak melanggar hukum. Sebab dalam TWK Pegawai KPK sebagai peralihan menjadi ASN, sudah berlandaskan dengan Undang Undang 19/2019 tentang KPK, UU 5/2014 tentang ASN, dan PP 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.
Wadah Pegawai KPK Lapor Komnas HAM, Jubir Ali Fikri: Kami Komitmen Bekerja Berantas Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai pelaporan Wadah Pegawai KPK (WP KPK) ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyusul gagalnya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Arief Poyuono Sarankan 75 Pegawai KPK Diberhentikan Dengan Hormat dan Diberi Pesangon
Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menyarankan agar 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK), diberhentikan dengan hormat.
Soal Nasib 75 Pegawai Yang TMS, KPK Butuh Support BKN Dan KemenPAN-RB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri mengaku membutuhkan support dari kementerian dan lembaga lain untuk menentukan nasib 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam peralihan pegawai menjadi ASN melalui asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).
Polemik TWK KPK Harus Disudahi Agar Integritas Penegak Hukum Tidak Terganggu
Polemik hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak perlu diperdebatkan lagi. Hal ini sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo.
Soal Pelaporan Pegawai KPK, Alexander Marwata Sampaikan Semua Keputusan Diambil Secara Kolektif Kolegial
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat menanggapi pelaporan yang dilakukan pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat (TMS) asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam peralihan status menjadi aparatur sipil negara (ASN) terhadap pimpinan KPK kepada Dewan Pengawas (Dewas).
Umumkan Saja Hasil TWK Pegawai KPK Biar Rakyat Bisa Menilai
Polemik hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) yang tidak lolos, harus segera dihentikan agar tidak mempengaruhi target operasi dan kinerja lembaga antirasuah tersebut.
Tjahjo Kumolo Diminta Tanggungjawab Atas Polemik 75 Pegawai KPK Gagal TWK
Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo diminta untuk ikut bertanggungjawab terkait Test Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)
Di BPIP Juga Banyak Pegawai Yang Tidak Lolos Syarat TWK
Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Romo Benny Susetyo menilai wajar atas gagalnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).
Komisi III: Pegawai KPK Yang Tidak Lolos TWK Diprioritaskan Jadi Tenaga P3K
Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tidak memenuhi syarat (TMS) usai menjalani tes wawasan kebangsaan (TWK) diminta untuk tidak diberhentikan.