Pelanggaran Pemilu

Sidang pembuktian dalam sidang pelanggaran administrasi Pemilu 2024 dengan terlapor 5 Komisioner KPU Jember dan 5 Anggota PPK Sumberbaru, sudah tuntas. 

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumberbaru Kabupaten Jember menegaskan sudah melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024, tingkat kecamatan dan itu sudah sesuai prosedur. 

Partai Amanat Nasional (PAN) benar-benar all out untuk mengungkap dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024. Tak tanggung-tanggung PAN membuat laporan dobel dalam obyekpelan yang sama. Yang pertama dilaporkan saksi DPD PAN Jember ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan DPP PAN ke Bawaslu RI. 

Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan terlapor PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember, mulai disidangkan di Kantor Bawaslu Kabupaten Jember, Kamis (21/3/2024).

Dugaan pelanggaran pemilu berupa penggelembungan suara partai dan caleg,   terjadi hampir di semua TPS di Kecamatan Bulak, Surabaya. 

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gresik, terus melakukan penelusuran dan pengembangan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 yang melibatkan 330 kepala desa (Kades) pada beberapa waktu lalu.

Pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024 semakin vulgar dilakukan.

Jajaran pengawas pemilu di Kota Madiun diminta mengantisipasi potensi pelanggaran pemilu di masa injury time sebelum masa tahapan kampanye yang dimulai 28 November 2023.

Pemilihan umum (Pemilu) 2024 diprediksi akan bikin susah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena disesaki dugaan pelanggaran kampanye oleh partai politik maupun peserta lain seperti calon anggota legislatif (Caleg) hingga pasangan calon (Paslon) presiden dan wakil presiden.

Semua pihak diminta aktif mengawasi dan melaporkan bila ditemukan dugaan pelanggaran politik uang. Seruan itu disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kritik soal dugaan pelanggaran kampanye dini atau di luar jadwal tak bisa ditindak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kembali mengemuka.

Penanganan pelanggaran pemilu dikembangkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI dengan membuat satu aplikasi bernama SiGapLapor.

Viral video shoting Cabup BHS dan Cawabup Taufiqulbar akhirnya diusut Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sidoarjo. Bawaslu menyatakan persoalan shoting video klip kampanye BHS-Taufiqulbar di garasi PO Pratama Putra Wonoayu ditemukan pelanggaran administrasi saja.