Pemilu

Komunitas Muda Buddhis yang tergabung dalam Organisasi Hikmahbudhi menggelar Deklarasi Damai Pemilu 2024 dengan tujuan mendukung terwujudnya suasana yang Damai, Aman, dan Bebas dari penyebaran Hoax menjelang Pemilu 2024.

Keberatan muncul dalam rapat kerja Komisi III DPR RI ketika anggota fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, mengungkapkan dugaan kecurangan pemilu terkait serentetan pergantian Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas).

Pemilu yang jujur dan adil menjadi kunci stabilitas pemerintah, bahkan negara. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu dan pejabat negara wajib berposisi netral dan berada di atas semua kepentingan.

Kirab pemilu serentak 2024 semakin dekat. Momen lima tahunan ini sangat penting dalam penyelenggaraan negara sebagai sarana kedaulatan rakyat, untuk menentukan pemimpin pemerintahan yang baru, baik eksekutif hingga legislatif. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, dengan tegas menegaskan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat final serta mengikat.

Menko Polhukam Mahfud MD kembali mengungkit skandal dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait impor emas yang berkaitan dengan kasus dugaan TPPU Rp349triliun.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto mendorong netralitas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024. Berbagai upaya dilakukan agar para ASN tidak memihak siapapun pada saat kontestasi politik 2024.

Sebanyak 100 pemuda Madura mendeklarasikan dukungannya untuk Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan di Aula Al Amanah, Bangkalan, Jawa Timur, pada Kamis (12/10) malam.

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai mebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI arogan, karena menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung (MA) hanya dengan mengeluarkan surat.

Pemilu sepertinya bukan untuk rakyat bila ada pihak yang enggan keluar dari zona nyaman. Sebaliknya, malah menggunakan kekuasaan untuk merangkul pihak-pihak tertentu untuk kepentingan golongan bukannya rakyat. 

Menjelang Pemilu 2024, sukarelawan Gus-Gus Nusantara (GGN) Dukung Ganjar tak henti-hentinya menyuarakan persatuan dan perdamaian agar umat tak mudah terpecah belah oleh isu-isu negatif yang beredar.

Ada motif ekonomi, di balik isu pemilihan 8 (Pilpres) hanya diikuti dua pasangan calon (Paslon). Diduga, skenario dua paslon ada kaitannya dengan pembiayaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan beberapa program pemerintahan Presiden Joko Widodo lainnya.

Majelis Dzikir Al Hasby Nusantara yang berpusat di Jember Jawa Timur, menggelar Deklarasi Damai Pemilu 2024 dengan tujuan mendukung terwujudnya suasana yang Damai, Aman, dan Bebas dari penyebaran Hoax menjelang Pemilu 2024.