Proyek Kereta Cepat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk mendalami kasus dugaan suap di Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terkait pembangunan dan pemeliharaan proyek kereta api TA 2018-2022 ke proyek lainnya. Termasuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Proyek ambisius Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terus mendapat sorotan. Sejak diinisiasi Presiden Joko Widodo, proyek ini sudah menunjukkan sederet masalah.

Sejumlah elemen masyarakat menyesali pemerintah Indonesia yang tidak tegas dengan China mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB). Pasalnya, China mulai memberi penekanan terhadap Indonesia dengan meminta agar APBN sebagai agunan proyek tersebut.

Biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak senilai 1,2 miliar dolar, belum lagi pihak China mematok bunga utang 3,4 persen suku bunga pinjaman proyek tersebut. Untuk menutupi itu, pemerintah Indonesia berencana meminjam kepada pemerintah China melalui China Development Bank (CDB) sebesar 550 juta dolar atau sekitar Rp 8,3 triliun.

Biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung terus membengkak dari perkiraan semula. Nilai pembengkakan teranyar sebesar 1,2 miliar dolar. Untuk menutupi itu, pemerintah Indonesia berencana meminjam kepada pemerintah China melalui China Development Bank (CDB) sebesar 550 juta dolar atau sekitar Rp 8,3 triliun.

Wajar jika ada kecurigaan publik atas kepentingan tertentu yang bermain di balik pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang tembus 1,2 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 18,24 triliun (asumsi kurs Rp 15.200).

Pemerintah diminta untuk bertanggung jawab atas pembengkakan biaya (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang tembus 1,2 miliar dolar AS, atau sekitar Rp 18,24 triliun (asumsi kurs Rp 15.200).

Pembengkakan biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) seolah tak bisa direm. Terkini, anggaran proyek kerjama Indonesia dengan China ini membengkak hingga Rp 18,24 triliun.

Kementerian Perhubungan langsung menghentikan untuk sementara proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) menyusul insiden kecelakaan kereta teknis saat menguji coba jalur kereta cepat tersebut.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mengalami pembengkakan biaya yang membuat Indonesia harus mengajukan pinjaman lagi.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai sponsor pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) membutuhkan dana tambahan dari Penyertaan Modal Negara (PNM) untuk menopang pelaksanaan pembangunan proyek sebesar Rp 3,2 triliun.

Setelah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9) lalu, pemerintah dinilai lebih kental berbisnis dengan rakyatnya.

Komisi VI DPR RI Fraksi PKS menolak keras penggunaan dana APBN untuk menutup pembengkakan biaya (cost overrun) pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut tuntas proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) karena mengalami pembengkakan biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia.