Setelah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/9) lalu, pemerintah dinilai lebih kental berbisnis dengan rakyatnya.
- Soal Kenaikan Harga BBM, Jusuf Kalla: Itu Hal Biasa, Subsidi Sudah Terlalu Besar
- Harga BBM Naik, Driver Ojol Apresiasi Kenaikan Tarif
- Hari Ini PA 212 dan Ormas Islam Demo Menolak Kenaikan BBM di Istana Negara
Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IP)) Dedi Kurnia Syah, Kamis malam (8/9).
Menurut Dedi, sikap tidak konsisten pemerintah nampak karena saat ekonomi membaik dan sanggup membangun ibukota negara baru, tetapi dalam hal subsidi BBM pemerintah mengeluh terbebani.
"Ini jelas kegagalan pemerintah dalam kelola APBN," kata Dedi melansir Kantor Berita Politik RMOL.
Dalam pandangan Dedi, rakyat sulit percaya dengan argumentasi yang tidak konsisten itu. Untuk kembali meyakinkan masyarakat, Dedi menyarankan pemerintah melakukan evaluasi rencana dana yang dihabiskan di APBN.
Terkait dengan proyek kereta cepat Jakarta Bandung, Dedi mengaku tidak setuju. Alasannya, proses pembangunan tengah separuh jalan.
"Membatalkan kereta cepat jelas mubadzir karena progres sudah lebih dari setengah jalan, yang masih mungkin mengurungkan pembangunan IKN," pungkas Dedi.
ikuti terus update berita rmoljatim di google news
- Minat ASN Pindah ke IKN Masih Rendah, Bukan Karena Gaji
- Kondisi Ekonomi yang Tidak Menentu dan Biaya Wisuda: Beban Tambahan bagi Masyarakat Menjelang Lebaran
- IKN Proyek Pencitraan, Sekarang Memang Harus Terbengkalai
